POST DETAIL

Rabu, 13 Juni 2012 - 22:52

Pemanggilan ESDM Terkait Permen 7 Molor Terus, Diduga Ada Transaksi Jadwal Pemanggilan

Jakarta, Seruu.com - Pemberlakuan Permen ESDM No 7 Th 2012 sejak 6 Mei 2012 telah membuat 4 juta buruh tambang terancam PHK massal dan 6000 perusahaan tambang nasional dinyatakan mati suri karena sudah tidak bisa ekspor, belum lagi dikenakannya BK 20% sebagai syarat tetap diijinkannya ekspor raw material.

Namun pemerintah ESDM tampak santai menghadapi kemelut permen ini bahkan dari Komisi VII DPR RI belum juga melakukan pemanggilan sesuai yang dijanjikan untuk melakukan klarifikasi. Salah satu anggota Komisi VII yang mengatakan pemanggilan tersebut adalah Totok Daryanto dari fraksi PAN menegaskan untuk sesegera mungkin memanggil ESDM  untuk klarifikasi dan implementasi Permen 7.

"DPR sudah meminta supaya secepatnya itu diselesaikan, jawaban dari mereka akan segera. Jadi kalau  belum ya mungkin tinggal tunggu aja beberapa hari yang akan datang atau minggu yang akan datang itu akan diumumkan," ucap Totok seusai RDP Migas di Komisi VII 22 Mei 2012 kemarin.

Hal serupa disampaikan Efendi Simbolon yang menyampaikan pemanggilan terkait Permen 7 akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Hari Selasa kalau nggak salah, harusnya buat jadwal ini transparan lah. Jadwal aja transaksi lho, ngeri nggak tuh", ucapnya kepada Seruu.com saat ditemui di DPR RI Senin (11/6/12).

Tidak hanya buruh tambang dan pengusaha mineral yang menunggu tanggapan dan tindakan, Komisi IX yang berjuang keras memperjuangkan jutaan buruh tambang yang terancam PHK-pun turut mempertanyakan kapankah pemanggilan ini dilakukan. Seperti disampaikan ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning, pihaknya mengaku telah mengirimkan surat beberapa waktu setelah mendengar laporan dari SPARTAN untuk segera mencabut permen tersebut karena berbahaya untuk nasib buruh.

"Saya nggak mau mencampuri masalah pengusaha dengan pemerintah, setidaknya permen ini kan memang haknya pemerintah tapi harus konsultatif. Dan konsultatif itu harus sama Komisi VII tapi harusnya Komisi VII juga konsultasilah sama kita. Karena kalau ada apa-apa kan larinya pasti ke rumah rakyat", jelasnya saat ditemui di Komisi IX sore tadi, (13/6/12).

Ia menambahkan hak-hak normatif buruh harus semua diberikan, mulai dari pesangon dan lainnya sesuai dengan UU nomor 13. Namun terkadang pemerintah dan DPR menyepelekan hal tersebut dengan menganggap buruh tidak paham tentang undang-undang'

"Nggak tahu kenapa di komisi lain susah sekali untuk konsultatif, tapi di komisi saya mengharuskan komunikasi yang konsultatif. Permen itu kan dibawah undang-undang dan ini kalau dilaksanakan berbahaya jadi tolong jangan dilihat dari sisi pengusaha dan pemerintahnya saja tapi dampaknya untuk rakyat. Cabut saja permen ini!", tandasnya. [Ain]



MOST POPULAR