POST DETAIL

Rabu, 13 Juni 2012 - 20:52

Komisi IX Minta Komisi VII Teriakkan Pencabutan Permen 7

Jakarta, Seruu.com - Dampak dari implementasi Permen ESDM no 7 dan no 11 tahun 2012 yang merupakan revisi dari Permen 7 ditanggapi serius oleh Komisi IX DPR RI, implikasi berupa PHK massal yang mengancam 4 juta buruh tambang ini menurut Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning merupakan permaslahan buruh yang krusial di dalam negeri. Hal ini disampaikannya saat ditemui Seruu.com di DPR RI, Rabu (13/6/12).

"Dampak Permen 7 tersebut yang kami tanggapi, takutnya kalau itu diberlakukan akan terjadi PHK besar-besaran trus siapa yang menanggung uang pesangon dan lain-lain?
Karena sampai saat ini nasib buruh 89 ribu kalau dihitung di Komisi IX yang belum terselesaikan", ucapnya tegas.

Tjipta menambahkan pihaknya memang tidak berwenang untuk meminta pencabutan permen ini, karena sudah menjadi hak dari Komisi VII. Tapi ia mengakui bahwa telah membuat surat kepada teman-teman Komisi VII supaya permasalahan ini harus diseriusi karena merupakan keluhan buruh.

"Kita tidak bisa mencabut permen tersebut karena itu urusan komisi VII. Harusnya mereka yang teriak itu, saya sudah menindaklanjuti dari kesimpulan hasil rapat dengan SPARTAN. Dan Komisi IX sudah membuat surat kepada Komisi VII agar mencabut Permen 7 ini karena  berbahaya untuk nasib buruh", tutur Tjiptaning.

Sebagai ketua Komisi IX Ia menegaskan tidak ingin mencampuri permasalahan intern pemerintah dan pengusaha mineral namun Ia tak akan bungkam saat melihat banyaknya buruh yang terancam PHK karena peraturan ini.

"Pemerintah wajib-lah memberikan lapangan pekerjaan kepada 4 juta pekerja tambang yang ter-PHK ini. Sangat sulit terbayangkan jika pemerintah tidak memberikan lapangan pekerjaan. Bagaimana cara mengantisipasi gejolak sosial ketika terjadi pengangguran massal?", tegas Ribka.[Ain]



MOST POPULAR