POST DETAIL

Senin, 11 Juni 2012 - 17:22

Efendi Simbolon: Tidak Ada Spesifikasi Yang Jelas Dalam Permen 7 Sehingga Tampak Diskriminatif

Jakarta, Seruu.com - Keberadaan Permen ESDM no 7 yang hingga sekarang masih menjadi perdebatan antara pengusaha mineral, pemerintah bahkan buruh tambang yang menjadi korban PHK massal akibat pemberlakuan permen 7 ini.

Anggota Komisi VII Efendi Simbolon dari PDI-P menyampaikan banyaknya pengulasan dari content permen ini karena adanya kontroversi di dalamnya. Memang jika ditinjau dari tujuannya ada benarnya tapi kalau ditelisih lagi dari sisi kohensi dalam penerapan permen tersebut sebaiknya memang ada spesifikasi agar lebih jelas dalam penerapannya, hal ini diungkapkannya pada Seruu.com saat ditemui di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senin (11/6/2012).

"Sebaiknya memang ada spesifikasi, karena antara PKP2B dan KK dan ijin-ijin lainnya berbeda di dalam penerapan tarifnya, pajaknya dan lainnya. Itu yang membuat terasa ada diskriminasi. Bisa jadi ini adalah langkah pemerintah yang sekarang melakukan diskriminasi terhadap pengenaan tarif dan pajak," ucap Efendi.

Efendi menambahkan dalam pembuatan permen ini pemerintah memang tidak terburu-buru namun terlihat ragu. Terlebih bila BK sebesar 20% harus dikenakan juga pada perusahaan yang tergabung dalam KK.

"Nggak terburu-buru sih cuma pemerintah gamang lah, kalau penerapan BK 20% bagi Kontrak Karya karena sudah cukup banyak pemenggalan- pemenggalan tarfinya mungkin," tuturnya.

Sementara disinggung lebih jauh tentang implikasi Permen 7 terhadap buruh, kerugian pengusaha tambang nasional dan juga ketidakadilan dalam implementasinya, Efendi yang saat ditemui malas berkomentar tentang kasus ini hanya menjawab dengan singkat.

"Kok tanya sama saya, tanyalah sama yang buat peraturan. Sudah saatnya pemerintah yang sekarang ini diganti, kacau sudah negara kita", tandasnya.[Ain]



MOST POPULAR