POST DETAIL

Kamis, 7 Juni 2012 - 21:56

Rieke Dyah Pitaloka, Ada Indikasi Bisnis Besar di Balik Permen ESDM no 7 Th 2012

Jakarta, Seruu.com - Berbagai bentuk penolakan dari implementasi Permen ESDM No 7 th 2012, tak hanya para pengusaha namun buruh juga sebagai pihak yang paling dirugikan atas realisasinya, tak ayal mulai pengamat, anggota DPR hingga aktivis menganggap adanya modus besar penguasaan mineral di bumi Indonesia. Seperti yang disampaikan politisi PDI-P Rieke Dyah Pitaloka yang juga anggota Komisi IX DPR RI, menurutnya ada yang aneh dalam permen yang 1 bulan terakhir ini menjadi perdebatan.


"Pemerintah ESDM kan ada pasal 21, itu harus disikapi juga. Apakah itu menjadi jawaban prospek banyak pihak atas permen 7, apa itu sebetulnya kemudian membuka adanya indikasi bisnis terselubung di Kementrian. Intinya bukan kemudian seperti harapan kita bahwa ada UU Minerba yang menginginkan industrialisasi lanjutan dalam negeri", tegasnya saat ditemui Seruu.com seusai rapat di Komisi IX DPR RI hari ini (7/6/12).


Dalam pasal 21, yang berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Permen ini dilarang untuk menjual bijih (raw material) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya Permen ini".  Rieke berpandangan ada keanehan dalam pasal 21, yaitu bagaimana ekspor harus melalui ijin menteri ESDM tanpa menyebutkan industri lanjutannya, dan ekspornya tetep raw material.


"Aneh kan jadinya, boleh ekspor raw tapi tanpa ada kewajiban smelterisasi. Permen 7 minta smelterisasi, tapi ini malah buka ekspor raw material. Silahkanlah dipikirkan deh, ada apa sebenarnya?", kata Rieke.


Permen 7 menurutnya bukan hanya masalah ekspor dan add value tapi ada persoalan ketenagakerjaan, salah satu pemicu persoalan yaitu dengan adanya ekspor lewat ijin ESDM dan segala macamnya yang menimbulkan spekulasi bisnis di belakangnya.


"Apa kita yakin nggak ada bisnis-bisnis pertaruhan, sementara disitu nanti ada buruh yang harus dilindungi", tandasnya.[Ain]



MOST POPULAR