POST DETAIL

Rabu, 6 Juni 2012 - 10:47

Daeng: BK 20% Bukti Diskriminatif Pemerintah Terhadap Anak Bangsa!

Jakarta, Seruu.com - Peraturan bea keluar 20% atas ekspor 65 jenis raw material yang telah diputuskan sebagai syarat mutlak Permen ESDM No 7 tahun 2012 namun hanya bagi perusahaan mineral nasional bukan Kontrak Karya (KK) menurut Direktur Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng adalah bentuk diskrimantif, menurutnya pemerintah tidak kuasa untuk menghadapi perusahaan raksasa karena akan memiliki konsekuensi di gugat di arbitrase internasional.

"Pemerintahan hanya berani dengan rakyatnya sendiri, rakyat yang kecil, perusahaan merk cilik, merk kromo, sementara dengan perusahaan besar SBY menghamba," kata Daeng di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Daeng berpendapat ada dua hal yang menyebabkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) takut dengan perusahaan besar yaitu, terikatnya SBY dengan perjanjian internasional seperti Billateral Investment Treaty (BIT), WTO, dan perjanjian melalu FTA. Dengan demikian maka perusahaan-perusahaan besar yang telah dilindungi melalui rezim internasional yang kuat. Jika SBY menyentuh perusahaan besar maka Ia akan diisolasi dalam pergaulan internasional. Padahal selama ini SBY selalu merjaga imagenya di dunia internasional.

"Yang kedua perusahaan-perusahaan raksasa telah terikat dengan Kontrak Karya (KK), yang posisinya lebih tinggi dari UU bahkan UUD 45. Sehingga  operasi perusahaan besar dilindungi dengan instrumen hukum yang kuat di dalam negeri," tambah Daeng.

Daeng menyebutkan, SBY akan dituduh melakukan dua hal yaitu tidak melindungi investasi, sebagaimana telah dilansir oleh banyak media internasional, dan melanggar kontrak karya yang oleh pendukungnya disebut sebagai aturan yang suci.

"Padahal pemerintah butuh uang banyak untuk menutup jebolnya APBN, akibatnya rakyat kecil, pengusaha nasional, BUMN yang menjadi sasaran. Pemerintahan ini memang sejak awal menghamba pada asing, namun menginjak rakyatnya sendiri,"cetus Daeng.

Terkait pembangunan smelter yang wajib dilakukan pada 2014, menurut hematnya pembangunan smelter ini harusnya kepada perusahaan besar terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh perusahaan kecil melalui kerjasama dengan yang besar.

"Hal semacam itu tidak hanya berarti pemerintah peduli terhadap rakyatnya sendiri namun juga rasional dari sisi operasional peraturan ini, sehingga tanpa dibatasi pun, ekspor akan berkurang dengan sendirinya dan hasil tambang dapat diolah di dalam negeri," tutupnya.[Ain]
 



MOST POPULAR