POST DETAIL

Selasa, 5 Juni 2012 - 23:18

Ketidaktegasan Pemerintah Mengesankan Kontrak Karya Lebih Tinggi Kedudukannya Dibanding UU Minerba Bahkan UUD 45

Jakarta, Seruu.com - Tidak samanya pemberlakuan antara perusahaan  tambang nasional dengan perusahaan tambang asing yang tergabung dalam KK seperti Newmont, Freeport dan INCO dalam beberapa peraturan seperti UU Minerba dan Permen ESDM akhirnya banyak yang mengesankan KK lebih tinggi dari UU dan bahkan UUD 1945.

Keadaan ini diperparah dengan implementasi permen ESDM No 7 tahun 2012 yang mengharuskan bea keluar 20% pada perusahaan mineral nasional yang melakukan raw material tapi tidak dengan kontrak karya, begitu pula pendirian smelter di tahun 2014.

Menurut direktur pengemat tambang sekaligus DirekturIGJ Salamuddin Daeng kedudukan kontrak karya selama ini masih menjadi perdebatan, para pendukung KK selalu beralasan bahwa kontrak tidak dapat diganggu gugat karena bersifat khusus. Terlepas bahwa kontrak masa lalu banyak menyimpang dari amanat konstitusi atau UUD.

"Peraturan setingkat UU pun tidak dapat melawan kontrak. Sepanjang kontrak tersebut telah ditandatangani. Terkait dengan hal tersebut, maka yang dapat digugat adalah pihak yang menandatangani kontrak. Dan umumnya kontrak karya ditandatangani pada masa orde baru", jelas Daeng saat ditemui di kantor IGJ Selasa (5/6/12).

Meski dikenal dengan istilah amandemen kontrak, menurutnya  pemerintah yang baru dapat menggunakan alasan UU baru untuk meminta penyesuaian kontrak sebagai  contoh kasus UU Minerba. Daeng berpendapat pemerintah dapat perusahaan tambang yang terikat kontrak untuk menyesuaikan diri dengan UU ini.

"Dalam UU no 4 tahun 2009 telah secara implisit mewajibkan perusahaan tambang dalam jangka waktu tertentu menyesuaikan dengan UU ini. Salah satu klausulnya adalah kewajiban perusahaan melakukan pemurnian, dengan membangun smelter. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada satu perusahaan tambang besar yang menjalankan kewajibannya sebagaimana amanat UU ini", tegas Daeng.

"Atas ketidaktegasan pemerintah ini pada akhirnya pengusaha tambang nasional-lah yang menjadi korban dianaktirikan oleh bangsa sendiri, sementara perusahaan tambang asing bisa leluasa berjalan mengeruk dan menguasai kekayaan alam Indonesia", tutup Daeng. [Ain]



MOST POPULAR