POST DETAIL

Selasa, 5 Juni 2012 - 12:19

Ribuan Pekerja Tambang Morowali Bergerak, Tolak Permen Pemicu PHK dan Tuntut Tanggung Jawab Negara

Morowali, Seruu.com - Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) di Kabupaten Morowali membuktikan janji mereka kemarin untuk turunkan ribuan massa ke DPRD sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri ESDM 07/2012 yang dinilai memicu PHK Massal.


Pantauan seruu.com di lokasi, sejak pagi rombongan pekerja tambang dari puluhan perusahaan yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah terus berdatangan di titik kumpul aksi di lapangan Sepakbola Bungku Tengah, Selasa (05/6/2012).


Sekitar pukul 11.00 Wita, rombongan yang telah terkumpul mulai bergerak menuju target mereka yaitu kantor Bupati dan gedung DPRD Morowali untuk menyampaikan aspirasi mereka.


Seperti yang tertuang dalam rilis kemarin, Spartan hari ini menggelar aksi serentak di seluruh daerah untuk menyuarakan aspirasi mereka menolak regulasi yang dinilai tebang pilih dan menyebabkan nasib pekerja tambang berada di jurang PHK massal.


Menurut Abdurrahim, humas aksi Spartan, terbitnya Permen ESDM 07/2012 yang secara tiba-tiba memutuskan untuk melarang perusahaan tambang melakukan ekspor bahan mentah mineral pada tahun 2012 adalah menjadi teror dan ancaman bagi pekerja tambang.


"Sudah hampir bisa dapat dipastikan ribuan perusahaan Tambang Dalam Negeri akan berhenti beroperasi dan berproduksi sehingga akan mem PHK lebih dari 4 juta Pekerja Tambang diseluruh Indonesia akibat aturan tersebut. Oleh karena itu, kami Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (SPARTAN) bersama seluruh
masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah siap untuk melakukan aksi penolakan atas kebijakan yang menindas rakyat kecil itu," kata Abdurrahim, Senin (04/6/2012).


Saat ditanya mengenai tuntutan, ia menegaskan bahwa mengingat dampak dari aturan tersebut terhadap jutaan pekerja tambang, maka Spartan memutuskan untuk menolak Permen ESDM No 07 dan No. 11 Tahun 2012.
 

"Kami juga mengingatkan pengusas di negeri ini jika terjadi PHK Massal akibat Permen ESDM No 07/2012,
maka pemerintah harus membayar pesangon pekerja dan menjamin bahwa hak-hak kami dipenuhi. Kami juga menuntut agar pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib menyediakan lapangan kerja baru bagi para pekerja tambang yang terkena PHK. Terakhir kami minta agar pemerintah segera melakukan Nasionalisasi Aset Tambang Mineral dan Migas di Seluruh Indonesia agar lapangan pekerjaan bagi tenaga ahli dan pekerja tambang nasional yang selama ini banyak didominasi pekerja asing bisa terbuka lebar," tandasnya.
 

Seperti diketahui dalam pertemuan dengan Internasional Labour Organisation (ILO) pada 28 Mei 2012 lalu, Spartan meminta bantuan agar persoalan yang mereka hadapi juga menjadi perhatian internasional. Selain itu mereka juga menyatakan akan terus menggelar aksi di daerah dan pada puncaknya ke Jakarta bila tuntutan dan kekhawatiran mereka tidak dijawab pemerintah.  [musashi]



MOST POPULAR