POST DETAIL

Senin, 4 Juni 2012 - 20:50

Pengusaha Lokal Dibunuh, Investor Asing di Puja Saat Menteri Jero Bicara Soal Investasi Energi

Jakarta, Seruu.com - Ditengah polemik mengenai Peraturan Menteri ESDM 07/2012 dan Bea Keluar Ekspor untuk 65 bahan tambang mineral yang dinilai membunuh pengusaha tambang lokal, Menteri ESDM Jero Wacik justru giat mengkampanyekan investasi di bidang energi kepada investor asing.

Hal tersebut disampaikan Jero Wacik saat membuka Coaltrans Asia Ke-18 di Nusa Bali, Senin (4/6/2012). Ia menegaskan untuk mengajak para pengusaha asing di bidang energi untuk melakukan investasi di Indonesia.

"Masih ada banyak sumber daya energi yang belum tergarap dengan baik. Untuk itu, kami mengajak para investor di bidang energi, bukan hanya sektor batu bara melainkan sumber energi lainnya untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyak sekali sumber daya energi di Indonesia yang membutuhkan banyak investasi," ujarnya, disambut tepuk tangan peserta konferensi.

Namun, menteri asal Kintamani tersebut sejak awal menegaskan jika invetasi di Indonesia harus mematuhi konstitusi dan menaati 4 pilar pembangunan yang ada di Indonesia. Konstitusi yang dimaksud adalah Pasal 33 UUD 45 yang mengamanatkan jika bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Amanat UUD 45 ini bukan arti asing tidak boleh berinvestasi di Indonesia. Investor asing tetap diajak kerjasamanya dan berbuat bagi kemakmuran rakyata. Jadi kalau ada kebijakan yang tidak menuju ke kemakmuran rakyat maka investasi harus pantas disalahkan," ujarnya. Sesuai pasal 33 UUD 45, orang asing juga dibolehkan untuk berkiprah juga di Indonesia.

Selain amanat konstitusi, invetasi juga perlu memperhatikan 4 pilar pembangunan di Indonesia. Keempat pilar tersebut adalah pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-lingkungan.  "Setiap investasi apa pun perlu memperhatikan empat pilar pembangunan tersebut. Bila ada invetasi yang keluar dari 4 pilar tersebut maka sudah harus dievaluasi atau dikaji lagi," ujarnya.

Partisipasi investasi energi terhadap 4 pilar tersebut wajib hukumnya untuk dilakukan dengan caranya masing-masing. Beberapa aksi konkret yang bisa dilakukan adalah memperluas lapangan kerja, melakukan recovery, konservasi lingkungan, memperbesar dana CSR dan sebagainya.

"Dalam hal pengentasan kemiskinan, tidak perlu berpikir muluk-muluk. Cukup dengan menyejahterakan masyarakat di sekitar tambang saja sudah sangat cukup," ujarnya.

Terpisah, kebijakan Permen 07 memicu reaksi keras dari para pekerja tamb ang nasional yang merasa terancam kehidupannya akibat rencana PHK massal seiring dengan matinya sejumlah besar perusahaan tambang pemegang IUP dan IPR akibat adanya kebijakan menteri ESDM tersebut.

di Morowali, ribuan pekerja tambang besok (05/6) dijadwalkan akan menggelar demo besar menuntut perhatian dari pemerintah akan nasib mereka. Selain menolak Permen 07, pekerja juga menuntut agar pemerintah memenuhi hak-hak mereka jika PHK benar terjadi.

Selain itu mereka juga menuntut pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk sekitar 3 juta pekerja tambang. Terkahir mereka juga menuntut nasionalisasi aset tambang asing yang dinilai telah menhjadi pemicu kebijakan tidak pro rakyat dari pemerintah. [mus]

 



MOST POPULAR