POST DETAIL

Sabtu, 2 Juni 2012 - 17:51

Hindari Kartel, Pemerintah Harus Tetapkan Harga Minyak dan Gas

Jakarta, Seruu.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, menaikkan harga jual gas sebesar 49 persen, dari US$6,8 menjadi US$10,13 per MMBTU. Kenaikan harga yang berlaku sejak 1 Mei 2012, membuat KPPU turut bicara. KPPU menilai pemerintah belum menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada 2004 lalu.

Implikasi dari pencabutan tersebut adalah mekanisme penentuan harga tidak lagi berada di tangan pasar, melainkan pemerintah. Faktanya, hingga kini putusan MK itu belum dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, KPPU merekomendasikan perlu adanya kejelasan mekanisme persaingan dalam arah kebijakan sektor hilir migas yang diambil oleh pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan konsep kepentingan nasional.

“Seyogyanya pemerintah yang menetapkan harga minyak dan gas. Namun, kondisi di lapangan penetapan harga masih diserahkan kepada mekanisme pasar, khususnya harga BBM dan gas nonsubsidi,” kata Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said, Kamis (31/5).

Pandangan Tadjuddin berpijak pada putusan MK yang menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah, tanpa harus membedakan yang subsidi atau nonsubsidi. Pasalnya, penetapan harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar bertentangan dengan hak konstitusi rakyat, seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Tadjuddin berpendapat, PGN atau perusahaan-perusahaan minyak milik negara cukup memberikan rekomendasi harga ke pemerintah. Akan tetapi, keputusan penentuan harga tetap berada di tangan pemerintah. Pemerintah harus menentukan harga batas atas minyak dan gas.

“Nah, perusahaan-perusahaan minyak dan gas bisa bersaing untuk menentukan harga di bawahnya. Dengan begitu, mekanisme pasar masih terus berjalan,” ujarnya.

Usulan penetapan batas atas harga minyak dan gas oleh pemerintah dinilai penting agar tidak terjadi kartel. Jika terjadi kartel, kata Tadjuddin, konsumen tidak bisa mendapatkan harga yang sepantasnya. Artinya, telah terjadi perampokan hak konsumen karena perusahaan sejenis akan berkumpul dan mematok harga sesuai dengan keinginan mereka.

“Melihat indikasi ini, KPPU akan memberikan kontribusinya dalam mengembangkan sektor hilir migas dengan cara mengawasi pasar,” tuturnya.

Pengamat perminyakan Kurtubi sepakat bahwa pengaturan harga harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan pasca putusan MK, termasuk dinaikkannya harga gas oleh PGN. Menurutnya, naiknya harga gas ini tidak bertentangan dengan putusan MK. "PGN itu hanya menaikkan saja, cuma mestinya, pengaturan harga itu dilakukan oleh pemerintah, bukan PGN,” katanya.

Dalam penentuan harga, sambung Kurtubi, pemerintah harus mendengar usulan dua pihak yaitu PGN dan konsumen. Setelah itu,  barulah ditentukan harga yang berlaku. Ketika ditanya bagaimana mekanisme penentuan harga yang terjadi, Kurtubi menyatakan mekanismenya belum ideal.

“Kalau dilihat mekanismenya, PGN yang menaikkan harga ini, lalu dia laporkan ke pemerintah. Jadi, belum merupakan mekanisme yang telah memperhatikan kedua belah pihak,” tuturnya.

Meski ada kenaikan atau usulan kenaikan harga, sambung Kurtubi, PGN tidak melanggar ketentuan karena perusahaan itu tidak menyerahkan kepada mekanisme pasar. Dia menjelaskan, yang dimaksud dengan menyerahkan ke mekanisme pasar adalah jika PGN menaikkan harga gas karena mengikuti harga pasar.

“Artinya dia (gas PGN, red) naik karena pasar. Itu yang tidak boleh,” ujarnya.

Terkait masalah dipisahkannya penetapan harga terhadap bahan bakar minyak dan gas bersubsidi dan nonsubsidi oleh pemerintah, Kurtubi mengatakan semestinya hal itu tidak boleh dilakukan. Pasalnya, putusan MK telah mengamanatkan pemerintah sebagai pemegang kuasa dalam menentukan harga minyak dan gas tanpa membedakan spesifikasi bahan bakar tertentu dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu.

“Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah memang masih menyerahkan ke pasar. Dan itu yang tidak boleh,” pungkasnya. [ms]



MOST POPULAR