POST DETAIL

Jumat, 1 Juni 2012 - 07:25

Tambahan Kuota BBM di Kalimantan Masih 'Ngambang'

Banjarmasin, Seruu.Com - Rencana pemerintah pusat menambah kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, untuk wilayah Kalimantan, termasuk buat Provinsi Kalimantan Selatan, masih mengundang tanda tanya.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor di Banjarmasin, Kamis (31/5), menanggapi hasil pembicaraan Gubernur Kalsel bersama wakil-wakil gubernur se-Kalimantan dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 30 Mei lalu.

Pembicaraan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin bersama wakil-wakil gubernur se-Kalimantan dengan Menteri ESDM, di Jakarta 31 Mei 2012 itu, terkait masalah penambahan kouta BBM bersubsidi, untuk wilayah Kalimantan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalsel dari Partai Demokrat itu, pembicaraan dengan Menteri ESDM bersama Pimpinan Pusat Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, terkait masalah penambahan kouta BBM bersubsidi untukKalimantan, masih belum tuntas.

"Kalau benar hasil pembicaraan dengan Menteri ESDM, Pimpanan Pertamina dan BPH Migas harus ditindaklanjuti lagi di daerah, berarti pembicaraan di Jakarta itu belum tuntas dan masih mengundang tanda tanya," katanya.

"Kan di Jakarta itu petinggi-petinggi yang mengurusi kouta BBM, kenapa ditindaklanjuti lagi di daerah, tidak dituntaskan saja di Jakarta. Ini namanya tak ada kejelasan," lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community Kalsel.

Wakil rakyat Kalsel dari Demokrat itu berharap, janji pemerintah pusat mau menambah kouta BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan (termasuk Kalsel) dapat menuntaskan penyelesaian masalah BBM pada empat provinsi dipulau terbesar di Indonesia tersebut.

"Sebab kalau cuma seperti diungkapkan Gubernur Kalsel, rencana penambahan kouta BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan, masih kepalang tanggung dan mungkin belum bisa menuntaskan penyelesaian permasalahan BBMdi Kalimantan," demikian Iqbal.

Sementara itu, HM Rafi'i Muksin, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, berharap, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih ditingkatkan.

"Sebab tanpa peningkatan pengawasan, bisa terjadi penyimpangan peruntukan, melalui berbagai cara, misalnya lewat pengsiran," lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

"Kalau terjadi penyimpangan peruntukan, maka usaha menambah kuota BBM bersubsidi jadi sia-sia atau hanya akan menguntungkan pengusaha, baik yang bergerak di bidang industri maupun usaha pertambangan dan perkebunan," demikian Rafi'i Muksin. [ant]



MOST POPULAR