POST DETAIL

Rabu, 30 Mei 2012 - 14:28

Poltak Sitanggang : Permen 7 Bukti Lunturnya Nasionalisasi

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah selalu mewacanakan bahwasannya Permen 7 tahun 2012 yang berlaku sejak 6 Mei 2012 akan menambah pendapatan negara, dengan pemberlakuan bea ekspor 20% pun menurut pemerintah menganggap hal ini tidak begitu mengurangi keuntungan dari perusahaan tambang mineral tersebut. Seperti yang disampaikan Thamrin Sihite beberapa hari lalu saat dikonfirmasi oleh Seruu.com.

Thamrin Sihite menyatakan bea keluar 20% sebagai syarat mutlak agar bisa melakukan ekspor, memang sedkit berat. Tapi tanpa syarat tersebut pengusaha tidak akan bisa melakukan ekspor.

"Menurut hitungan kami ya memang agak memberatkan tapi tidak rugi-rugi  amatlah, masalahnya sekarang ini dia stop karena kalau dia C&C pasti sudah bisa urus semua. Dari dulu kita kan juga sudah ada keinginan semua C&C," ungkap Thamrin saat ditemui (24/5).

Ketum APEMINDO dengan tegas menyatakan bohong besar bila para menteri dan dirjen berkata bahwa pengusaha tidak dalam polemik ekspor, karena per tanggal 6 Mei kemarin perusahaan tambang sudah mati dan dinyatakan sudah almarhum. Kini. progres yang mereka laksanakan adalah melakukan efisiensi. Bahkan menurut Poltak Sitanggang kalaupun pemerintah melakukan perubahan terhadap permen 7 itu hanya lips service, karena secara tehnis mereka tidak siap mengimplementasikannya.

"Departemen perdagangan bersikukuh dengan ET-nya, Depkeu masih berkutat dengan HPE, walaupun ada rekomendasi dari departemen tehnis beberapa anggota kita sudah mendapat rekomendasi ekspor tetapi tetap tidak bisa melakukan ekspor," tegasnya saat dijumpai Seruu.com di Ritz Carlton Rabu  (30/5/2012).

Poltak meambahkan, pernyataan bea keluar sebesar 20% tidak akan merugikan pengusaha tambang dinilai semata-mata karena pemerintah tidak di dunia usaha. Salah satu yang  menimbulkan kerugian ini adalah global market.

"Dari dalam negeri aja kita nggak sanggup, apalagi kontrak karya membayar royalty yang jauh lebih kecil daripada kita. Bagaimana kita bisa kompetisi di komoditi global. Di dalam negeri kita diintimidasi, kalau mau berkompetisi bea keluar ini dikenakan pada kontrak karya juga. Kita lihat bertahan nggak dia di dalam negeri nanti," tambah Poltak.

Sebagai gambaran, lanjutnya, kerugian  besar di APEMINDO ada dari 686 perusahaann tambang bila dipukul rata masing-masing punya  lahan 2000 hektar, maka biaya eksplorasi dan eksplorasi 20 juta dolar. Jadi bila dikalikan akan ketemu sekitar 1,3 milyar dolar dan itu baru satu, belum lagi kontraktor alat berat, suplier, buyer.

"Itu globalnya, kalau detailnya karena kita bangun tahunan jadi kita hitung tahunan lagi," tandasnya.

Saat ini situasi pengusaha tambang nasional telah dikatakan mati suri, hal ini menurut Poltak karena memang selalu ada korban dalam setiap kebijakan. Tapi seharusnya yang dikorbankan bukan rakyat, pemerintahpun seharusnya paham mengapa kebijakan ini dibuat, kenapa permen ini lahir. Tapi lagi-lagi alasan mereka adalah terjadinya lonjakan ekspor, yang dianggap Poltak hanya pembodohan terhadap rakyat.

"Rakyat itu jangan dibodoh-bodohi, ekspor meningkat sampai 8 kali lipat karena kita baru 7 tahun sesuai otonomi daerah.  Sebagai gambaran 200 ribu ton nikel melakukan eksplorasi terhadap 1000 HA, itu butuh biaya infrastruktur dan biaya operasi 20 juta dolar, untuk melakukan peningkatan 200 ribu itu sampai 8 kali lipat butuh biaya besar lagi, itu darimana uangnya, sementara IUP baru 7 tahun. Sebagai perbandingan lagi,  kontrak karya sudah 30 tahun lebih, Freeport 35 tahun, Newmont 30 tahun, INCO 30 tahun mereka juga hanya ekspor konsentrat kan?
Apa ini namanya kalau bukan pembohongan rakyat?," tegas Poltak.

Di akhir perbincangannya, Poltak mempertanyakan apa hilirisasi yang dilakukan perusahaan yang tergabung dalam kontrak karya , bahkan dengan lantang Poltak mengatakan telah terjadi penghianatan terhadap UU Minerba No 4 tahun 2009 pasal 169 C yang menyebutkan renegosiasi kontrak karya itu harus dilakukan selambatnya 1 tahun sejak diundangkan.

"Itu artinya Februari tahun 2010 sekarang sudah 2012, sudah terjadi peng khianatan terhadap UU ini. Yang berarti pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Sekarang ditambah lagi dengan pendzaliman terhadap pengusaha nasional, mati suri sudah," tutup Poltak. [Ain]



MOST POPULAR