POST DETAIL

Selasa, 29 Mei 2012 - 22:54

Timpali Bantahan Jero Wacik, APEMINDO beberkan Kerugian dan PHK Buruh Tambang

Jakarta, Seruu.com - Ketua Umum APEMINDO, Poltak Sitanggang membantah keras statemen Thamrin Sihite dan Jero Wacik bila Permen 7 dengan peraturan bea keluarnya sebesar 20% menurut mereka tidak menyebabkan kerugian terlalu banyak bagi pengusaha tambang dan hilangnya mata pencaharian bagi karyawan.

Poltak menegaskan agar pemerintah tidak asal bicara karena hingga detik ini pemerintah khususnya ESDM belum pernah mengajak bertemu APEMINDO yang didalamnya terdapat sekitar 680 perusahaan tambang nasional.

"Siapa yang mengatakan kerugian kita nggak banyak, ingat APEMINDO tidak pernah diajak ngmong langsung masalah ini. Kalau mereka mengatakan itu dan bilang kita sudah diajak bicara, mereka pembohong", tegas Poltak saat ditemui Seruu.com siang ini (29/5).

Saat ini lanjut Poltak, pihaknya tengah  melakukan konsilidasi dan melihat kerugian kita akibat Permen 7. Menurutnya Indonesia sebagai negara hukum harusnya melihat selama permen tetep berjalan akan tampak  berapa kerugian dan efek dominonya.

"Pertama kontraktor sudah tidak sanggup bayar lagi, kita stop mereka dan mereka semua leasing alat berat. Untuk melakukan biaya eksplorasi dan eksploitasi kita kan melakukan pinjaman baik bank nasional maupun internasional yang sekarang ini beberapa anggota kita melakukan pinjaman selama 10 tahun, akibat permen ini mereka baru berjalan 3 tahun dan bank sudah minta harus dilunasi kalau tidak jaminan mereka akan dieksekusi. Kedua, pengusaha nasional sedang sibuk hadapi tuntutan hukum dari buyer, kita tidak bisa memenuhi kontrak yang sudah berlangsung. Jadi yang terjadi sebenarnya tidak adanya kepastian hukum berinvestasi di Indonesia, itu yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah", jelasnya.

Poltak menambahkan alasan pemerintah menerbitkan permen 7 karena ada pelonjakan ekspor ini, bukanlah alasan yang masuk akal karena pemerintah tidak bisa menjabarkan angka-angka dari grafik yang mereka presentasikan. Mereka juga tidak mengkonfirmasi berapa tahun pengusaha nasional terjun ke dunia pertambangan.

"Ini kan sejak otonomi daerah baru 7 tahun. Untuk eksplorasi dibutuhkan waktu 3 tahun, produksi 4 tahun lantas apa parameter mereka mengatakan lonjakan sampai 8 kali lipat, kalau mereka lihat ini untuk pertahankan cadangan nasional coba tanya berapa cadangan mineral nasional?
Mereka cuma asal ngomong, saya jadi curiga siapa di belakang mereka yang ikut bikin ini".

Poltak berharap agar permen ini kembali ke UU Minerba, karena permen 7 dianggap telah melanggar UU otonomi daerah, bertentangan dengan UU No 11 tahun 2012. Permen ini dirasa  tidak adil karena tidak berlaku untuk kontrak karya, sebagai perbandingan freeport dikenakan royalti 1%, Newmont 3% dan INCO dikenakan 3,75% dan ANTAM yang notabene BUMN 5%, kita pengusaha nasional 5% plus bea keluar 20%.

"Kontrakarya tidak kena bea keluar, apa memang sumber daya Mineral akan diberikan semua pada asing? Kita sudah dijajah secara ekonomi. Ini kan praktek kolonialisme. Kita sebagai pengusaha mengalami tuntutan yang berlapis-lapis, dari kontarktor, buyer, bank,  mintalah pesangon dari pembuat aturan," tutur Poltak Sitanggang.

Berikut ini jumlah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tambang yang tergabung dalam APEMINDO. Harita dalam proses pengurangan 4113 karyawan, Bintang Delapan Mineral 1150 karyawan, PAM Mineral 354 karyawan, Stargate Pasific Resources 336 karyawan, Integra 180 karyawan, Argo Morini 1580 karyawan, Bumi Mas Sejahtera 1400 karyawan dan lainnya. [Ain]



MOST POPULAR