POST DETAIL

Senin, 28 Mei 2012 - 14:45

Permen ESDM No.7 Telah Langgar HAM dan Bukti Pemerintah Main-Main Dengan Rakyat

Jakarta, Seruu.com - Sudah dinonaktifkannya 6.000 buruh tambang dari 360 perusahaan tambang yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Tambang (SPARTAN) merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah sendiri. Hal ini ditegaskan aktivis HAM yang juga seorang seniman Ratna Sarumpaet. Menurutnya implementasi Permen 7 ini sangat melanggar HAM karena tidak memikirkan timbulnya ribuan pengangguran.

"Permen 7 sangat melanggar HAM, sebenarnya ada kebohongan juga dibalik permen ini. Dengan tanpa alasan pembangunan smelter yang sesuai UU Minerba itu harusnya 2014 tiba-tiba adanya permen ini jadi dipercepat.  Seneng dong kalau smelterisasi ini bisa bisa membuka industri tambang dan  menyerap karyawan banyak. Tapi kalau  dalam waktu 3 bulan selesai, itu sama kayak bunuh diri nggak masuk akal, itu yang saya maksud pelanggaran HAM nya," tegas Ratna.

Pertemuan yang diadakan SPARTAN dan ILO dengan keadaan di Menara Thamrin ini yang berlangsung tertutup hari ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tampak jelas hingga akan dibawa ke Konferensi Internasional. Bahkan menurut Ratna motivasi nasionalisasi sejak awal yang ditunjukkan oleh UU Minerba sudah hilang, bahkan terkesan Permen 7 ini lebih tinggi dibanding UU Minerba.

"Para pekerja tambang sudah ke DPR Komisi IX, dan DPR bilangnya akan ditindak lanjuti tapi kita nggak ngerti tindak lanjuti itu gimana? Saya berharap betul ini dibawa ke Labour Confernesi di Genewa karena ini persoalan pelanggaran HAM," tambah Ratna.

Sementara itu Ratna berpendapat Permen 7 yang diperuntukkan bagi perusahaan nasional tidak adil karena  perusahaan asing tidak diikutkan dalam permen ini, "malah katanya perusahaan tambang nasional suruh jual ke kontrak karya untuk dimurnikan. Ini kan aneh?" tutupnya. [Ain]



MOST POPULAR