POST DETAIL

Minggu, 27 Mei 2012 - 17:06

Permen ESDM 07/2012, Bentuk Teror dan Ancaman Bagi Pekerja Tambang

Jakarta, Seruu.com- Terbitnya Permen ESDM 07/2012, yang secara tiba-tiba memutuskan untuk melarang perusahan tambang melakukan ekspor bahan mentah mineral pada tahun 2012 adalah bentuk teror dan ancaman bagi pekerja tambang. Hampir dipastikan ribuan perusahan tambang akan berhenti beroperasi dan berproduksi, sehingga akan mem-PHK-kan lebih dari 4 juta pekerja. Ironisnya peraturan itu tidak berlaku bagi perusahan pemegang kontrak karya yang rata-rata dimiliki oleh asing seperti Freeport, Inco, Newmont dll.

Demikianlah benang merah yang dapat diambil dari pernyataan Jasri salah satu pekerja tambang dari PT Starget, Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menilai Permen ESDM No 07 Tahun 2012, dampaknya akan bermuara pada konflik  perburuhan lingkaran setan, Pengusaha melawan Pekerja, Pekerja melawan Pemerintah dan Pemerintah melawan Pengusaha.

Dalam penyelesaian konflik perburuhan, menurutnya, terjadi karena perselisihan hubungan industrial pada umumnya adalah pekerja dan perusahan yang mekanismenya diselesaikan melalui bipartite atau tripate, dimana dalah hal ini pemerintah menjadi penengah atau berfungsi sebagai mediator.

Tetapi jika yang terjadi adalah PHK massal yang tidak disebabkan dari keinginan salah satu pihak, baik dari pengusaha maupun pekerja dikarenakan berubahnya peraturan negara, maka pertanyaanya, siapa yang menjadi mediator tripartite dalam menyelesaikan perselisihan itu? Tanya Jasri.

Untui itu, Jasri menyatakan menolak Permen ESDM Nomor 07/tahun 2012, jika terjadi PHK massal akibat Permen ESDM 07/ tahun 2012, maka pemerintah harus membayar pesangon pekerja dan wajib menyediakan lapangan pekerjaan baru.

"Akibat aturan itu saat ini hasil tambang yang dimiliki perusahaan tidak bisa diekspor ke luar negeri. Karena tidak ada pemasukan akhirnya mereka , pengusaha, menyatakan tidak mampu menanggung beban produksi dan biaya maka pekerja dirumahkan.  Bayangkan kami makan dari apa jika tidak bekerja," paparnya.

Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tertulis batas waktu yang diberikan untuk melakukan ekspor bahan mentah mineral sampai dengan 2014, sedangkan dalam Permen ESDM bertentangan dengan UU Minerba yang seharusnya menjadi acuan Permen tersebut.

"Kami tidak pernah menyalahi perusahaan, bukan karena perusahaan yang sengaja mengeluarkan  tenaga kerja, tetapi permen atau Pemerintah  yang mau mematikan perusahaan dan mem-PHK-kan jutaan pekerja tambang, " tandas Jasri saat saat mengelar Konfrensi Pers, di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2012). [simon]



MOST POPULAR