POST DETAIL

Minggu, 27 Mei 2012 - 16:10

Spartan Tuntut Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia

Jakarta, Seruu.com- Humas Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan), Abdurrahim menegaskan akan membangun perlawanan dengan menuntut Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia dan membangun gerakan rakyat menduduki tambang-tambang asing di negeri ini.

"Tidak ada jalan lain kecuali menasionalisasi perusahan -perusahaan asing itu dan rakyat harus memulai gerakan - gerakan pendudukan tambang tambang asing. Karena hampir semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu memihak pada kekuatan modal, kekuatan negara asing," tuturnya saat mengelar Konfrensi Pers, di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2012).

Pekerja yang berasal dari Morowali,  Sulawesi Tengah ini menilai Peraturan Menteri ESDM 07/2012 terkait pemurnian hasil tambang, merupakan hal yang diskriminatif dan membela kepentingan asing di Indonesia.

Disamping itu pelarangan ekspor membuat perusahaan tidak dapat berproduksi. Dan,  para pekerja tambang tidak dapat bekerja alias PHK massal bermunculan

Untuk itu, lanjutnya, Spartan  bertekad akan melakukan aksi di tingkat lokal maupun nasional secara serentak.

"Rencananya sudah kami susun bersama dengan ratusan perusahan penambang diseluruh Indonesia. Kami akan menggelar sejumlah demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang menindas hak seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa, langkah pemerintah yang tidak memperhitungkan nasib para pekerja tambang di perusahaan tambang rakyat, siap dilawan dengan kekuatan rakyat

"Rencananya Kementrian ESDM, Istana Merdeka adalah pangkal persoalan dari terbentuknya Permen 07/2012. Untuk itu kita siap melakukan konsolidasi total melawan kebijakan yang membunuh jutaaan rakyat Indonesia," tandasnya.

Dalam Konfrensi Pers, di Galeri Kafe, TIM, Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh puluhan perwakilan pekerja tambang seluruh indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya sekitar 200 pekerja tambang kemarin mendatangi Komisi IX DPR RI untuk mengadukan nasib mereka dan menuntut agar pemerintah dan DPR tidak mengorbankan rakyat kecil dalam berbagai kebijakannya.

Mereka juga menuntut agar Permen 07 yang menjadi pangkal persoalan dicabut atau dibatalkan. Pasalnya gara-gara aturan tersebut puluhan perusahaan tambang nasional terancam gulung tikar akibat tidak mampu memenuhi ketentuan permen yang mewajibkan pembangunan smelter (pabrik pemurnian hasil tambang) dalam waktu 3 bulan. [simon]



MOST POPULAR