POST DETAIL

Kamis, 24 Mei 2012 - 19:10

Pemerintah Janjikan Ijin Ekspor Selesai 5 Hari Bagi Perusahaan Tambang Yang Sudah C&C

Jakarta, Seruu.com - Di tengah tegangnya situasi perusahaan tambang yang menghadapi implementasi Permen 7 dan peliknya pengurusan rekomendasi ekspor (ET/Ekspor Terbatas), Dirjen Minerba Thamrin Sihite, berusaha tetap meyakinkan bahwa Permen 7 harus tetap dijalankan agar mineral di Indonesia punya nilai tambah dan tidak diekspor dalam keadaan mentah. Hal ini disampaikannya seusai jumpa pers di kantor Kemenkeu, Jakarta (24/5/2012).

"Ada pengendalian ekspor mineral, berkaitan dengan perdagangan atau bea cukai. Permen ini mengatur pengendalian mineral, add value mineral. Kalau pemurnian itu, pemurnian benar-benar murni, dan kalau pengolahan hanya peningkatan kadar. Kita coba lihat amanat UU Minerba itu akan jadi kenyataan atau tidak. Security of Suply perlu mengendalikannya, disini bukan melarang ekspor tapi mengendalikannya", kata Thamrin.

Disinggung mengenai ribetnya pengurusan rekomendasi ekspor dan ijin ekspor yang dialami pengusaha tambang, Thamrin menjanjikan bila IUP  perusahaan tersebut sudah dinyatakan Clean and Clear maka dalam 5 hari bisa mendapatkan ijin ekspor yang artinya dia bisa melakukan kegiatan ekspor kembali.

"Semua akan selesai 5 hari, asal IUP Clear and Clean, ada pakta integritas yang menyatakan kesediaannya membangun smelter pada 2014, ada nota kesepahaman juga. Karena yang membuat lama ini sertifikat C n C.  Yang jadi isu adalah masalah tumpang tindih, seperti pemberian ijin 1 lokasi oleh dua bupati", jelas Thamrin.

Lanjutnya, "sejak 6 Mei kemarin sudah tercatat untuk yang C&C 283 perusahaan, belum pakta integritas. Dan yang sudah punya rekomendasi ekspor baru 7, sedangkan perusahaan tambang yang sudah mau membangun smlter sudah 126 perusahaan".

Sementara itu pemberian rekomendasi ekspor (ET) didasarkan pada evaluasi administratif sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012, yaitu Status IUP Mineral Clear and Clean (C&C) dengan pelunasan kewajiban pembayaran keuangan kepada negara, penyampaian rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Penandatanganan Pakta Integritas, Pengenaan Bea Keluar sesuai ketentuan pemerintah, dan juga Kuota ekspor mineral dan jangka waktu. [Ain]



MOST POPULAR