POST DETAIL

Kamis, 24 Mei 2012 - 17:11

Poempida : Memang Aneh Permen 07 Masak Bangun Smelter Dalam 3 Bulan, Itu Tidak Mungkin!

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh Djatiutomo mengakui bahwa ada keanehan dalam Peraturan Menteri ESDM no 07/2012. Hal tersebut diungkapkannya usai RDPU Komisi IX DPR dengan 200 pekerja tambang hari ini, Kamis (24/05/2012).

Sepengetahuan dirinya dalam satu aturan itu biasanya dalam tiga bulan harus mempersiapkan diri untuk membangun, bukan berarti tiga bulan langsung bangun, peraturan itu pasti ada fleksibilitasnya. Ada peraturan yang sanggup mengikat, ada peraturan yang sifatnya warning.  "Masak bangun pabrik smelter dalam tiga bulan itu tidak mungkin" tegasnya saat ditemui seruu.com usai RDPU.

Terkait dengan komisinya yang membidangi ketenagakerjaan, Poempida menilai persoalan PHK yang terjadi pada pekerja tambang ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setiap pengaduan harus dicari dulu inti dari PHK yang terjadi. Karena para pekerja tambang yang datang ini terdiri dari beberapa perusahaan.

"Yang datang ini kan banyak dan dari perusahaan yang berbeda. Satu persatu mempunyai kasus yang berbeda. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu," terang Poempida.

Politisi Partai Golkar ini juga menerangkan selaku anggota Komisi IX jika dirinya harus melihat inti dari masalah dari PHK yang terjadi. Jika memang masalahnya berasal dari perusahaannya yang tidak mampu lagi membayar gaji pekerjanya, maka akan dicek dulu cash flow perusahaan tersebut. Tetapa jika memang masalahnya karena Permen tersebut, maka Komisi IX akan mencoba membahasnya dengan Komisi VII.

Terkait sempat terjadi salah pahan dengan para pekerja tambang saat RDPU, Poempida menjelaskan bahwa dirinya berada dalam pihak para pekerja tambang karena dalam konteks PHK yang dialami oleh mereka adalah tidak adil.

Lebih lanjut Poempida mengaku jika dirinya adalah salah seorang yang mendorong lahirnya UU Minerba tahun 2009. " Karena jika UU Minerba tidak ada, maka akan semakin banyak penambang-penambang liar yang membahayakan dan merusak lingkungan saja serta energi kita akan habis keluar," terangnya menjelaskan mengenai asal muasal adanya aturan pemurnian mineral yang kemudian diterjemahkan oleh Kementrian ESDM dengan mengeluarkan Permen 07.

Seperti diketahui Permen ESDM 07/2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Jero Wacik memicu kontroversi terkait kewajiban pemurnian hasil tambang yang harus dilakukan pengusaha tambang rakyat dan pengusaha pemegang IUP.

Namun permen tersebut tidak menyasar kepada penambang besar pemilik Kontrak Karya seperti Newmont, Freeport dan lainnya dengan alasan renegoisasi.

Salah satu ketetntuan dalam Permen tersebut diantaranya adalah mewajibkan pengusaha tambang lokal membangun pemurnian dan melakukan pengolahan hasil tambang sebelum ekspor dan hanya memberi waktu 3 bulan kepada para pengusaha sejak Permen tersebut keluar.

Belakangan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan masing-masing mengeluarkan aturan kewajiban Bea Keluar bagi penambang yang tetap mengekspor bahan mentah dan menetapkan 65 produk mineral logam dan non logam dalam kewajiban tersebut.

Hal ini memicu protes dari pengusaha yang merasa keberatan dengan kebijakan tebang pilih dan berimbas kepada kekhawatiran para pekerja tambang yang takut kehilangan pekerjaan bila Permen tersebut dipaksakan. Pasalnya tidak sedikit perusahaan tambang rakyat dan perusahaan nasional yang terancam gulung tikar akibat gagal memenuhi kewajiban dan ketentuan pemerintah tersebut. (Cesare)



MOST POPULAR