POST DETAIL

Rabu, 23 Mei 2012 - 07:15

Batubara Butuh Aturan Yang Tepat Untuk Add Value

Jakarta, Seruu.com - Setelah Permen 7 KESDM terbit dengan syarat ekspor dikenai bea keluar 20%, kali ini pemerintah kembali mewacanakan pengenaan bea ekspor 20% untuk batubara. Menurut Anggota Komisi VII Totok Daryanto, bea keluar untuk batubara tersebut harus dibahas bersama dengan stakeholder yang  harus ditetapkan terlebih dahulu.

"Artinya pemerintah tentunya tidak secara sepihak menetapkan itu, tetapi akan dibicarakan bersama sama dengan stakeholder, dengan para pelaku dan saya kira para pelaku bisnis menyadari tentang pentingnya kontribusi dari batubara terhadap penerimaan APBN", tegasnya saat ditemui di Komisi VII DPR RI (22/5/2012).

Menurutnya disini sudah ada kebijakan fiskal untuk mengamankan kekayaan alam termasuk batubara dalam negeri agar bisa semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

"Pemikiran-pemikiran seperti itu sekarang sudah muncul dan tentu tidak bisa serta merta membuat peraturan yang drastis, karena itu akan berpengaruh pada penerimaan negara, pada lapangan kerja dan lainnyal. Jadi pemerintah perlu menyusun kembali strategi energinya seperti apa," tegas Totok.

Sementara itu menurut politisi Demokrat yang juga anggota Komisi VII DPR RI Asfihani, batubara di Indonesia memang harus ada nilai tambah juga, misalnya dari batubara dengan nilai kalori rendah dengan nilai tambah akan bertambah pula kalorinya.

"Kalau ada kalori yang bertambah,  makin tinggi kalori kan makin tinggi nilainya. Maka kita minta batubara dipikirkan yang boleh ekspor,  katakanlah yang kalori 5 ribu diatas,  kalau kalori 4 harus diolah. Artinya kalau buat peraturan pemerintah harus ada jalan keluarnya", ucap Asfihani.

Ia berpendapat sampai sekarang belum ada teknologi yang proven untuk menambah add value batubara,   misalnya belum bisa terbukti infrastruktur untuk add value. Asfihani menyarankan agar pemerintah jangan sampai membuat peraturan tapi tidak melaksanakannya.

"Sekarang Komisi VII mendorong gimana batubara bisa jadi PLTU di mulut tambang, jadi tidak terlalu jauh antara pembangkit dan sumber energinya. Contohnya, PLN tidak boleh lagi untuk meningkatkan elektrisasi dengan sewa jenset yang gunakan BBM, kita dorong energi alternatif hingga BBM turun dan energi alternatif naik seperti batubara ini", tandas politisi Demokrat ini. [Ain]



MOST POPULAR