POST DETAIL

Selasa, 22 Mei 2012 - 08:47

Ribetnya Birokrasi Permen 7 Menambah Ketidakpastian Pengusaha

Jakarta, Seruu.com - Sesuai Permen ESDM no 7 tahun 2012 perusahaan tambang tetap bisa melakukan ekspor dengan beberapa syarat yaitu perusahaan mendapat sertifikat clear and clean dari Dirjen Minerba, melunasi PNBP dan pajak, harus menyampaikan pemurnian dalam negeri, dan perusahaan tersebut harus bersedia menandatangani fakta integritas yang  berisi perjanjian mereka dalam menjaga lingkungan.

Namun sebelumnya pengusaha tambang yang telah memiliki IUP tersebut harus mengurus surat Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET-Produk Pertambangan) untuk memenuhi Permendag RI no 29. Kerumitan birokrasi ini menurut Wakil APEMINDO kepada Seruu.com, berpotensi menghambat percepatan ketidakpastian pelaksanaan Permen 7.

"Saya kira usaha ke arah sana nampaknya perlu time frame yang harus akselerasi dimana percepatan dari ketidakpastian bisa terkurangi. Kalau dari 3 kementrian ini tidak dipercepat maka yang timbul hanya ketidakpastian bagi pengusaha dan karyawan tambang", ungkap Agus Hartono sore kemarin (21/5/2012).

Permen ESDM No. 7 tahun 2012 ini berdasarkan pengurusan rekomendasi ET dilanjutkan dengan Permendag No. 29 tahun 2012 yang menurut Agus hingga saat ini belum ada kajian dalam perumusannya. Ditambah lagi dengan revisi Permen 7 yang hingga saat ini masih simpang siur.

"Awalnya buat rekomendasi ke ESDM. Lalu urus Ekspor Terbatas dari Kemendag, terus ESDM lagi dan baru ke Kemenkeu untuk HPE (Harga Patokan Ekspor). Dengan panjangnya proses ini memperlama proses Wait and See yamg banyak merugikan kita", katanya.

Bahkan ada pengakuan dari pengusaha tambang bahwa proses ini sengaja dibuat ngambang dengan tujuan tersendiri.

"Soalnya ada 100 lebih IUP baru lagi yang mau dilolosin dulu. Makanya sengaja di buat ngambang semua peraturannya", kata Vran salah seorang pengusaha Nikel.[Ain]



MOST POPULAR