POST DETAIL

Selasa, 22 Mei 2012 - 07:53

Karena Permen 7, Pemerintah Bisa Dituntut Dengan UU Internasional Oleh Pengusaha Tambang

Jakarta, Seruu.com - Direktur IGJ (Insitute Global Justice) , Daeng Salamuddin menegaskan instrumen bea  ekspor yang diputuskan dalam Permen 7 memang hak pemerintah, tapi akibatnya pemerintah harus siap digugat pengusaha. Karena instrumen ini memiliki banyak kesalahan dalam tujuan dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan malam tadi (21/5/2012) seusai diskusi dengan REPDEM di Jakarta.

"Pengusaha pasti akan memprotes, harusnya dimajukan industri tambang ini, dari kapasitas manusia, teknologi, peralatan, produksi dari SDA ditingkatkan, menghasilkan input bagi kegiatan industri yang lain, bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bukan untuk atasi defisit. Bea keluar memang tidak diatur, tapi dia harus memperhatikan UU BITs (Bilateral Investment Treaties) tentang kepastian untuk kegiatan investasi. Kalau itu dilakukan pemerintah maka pemerintah bisa digugat secara Internasional terutama oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia", papar Daeng Salamuddin.

Berdasarkan pengamatan IGJ ini penerbitan Permen yang mendadak dan hingga tampak melebihi UU Minerba No 4 tahun 2009 karena pemerintahan SBY panik karena gagal dalam menaikkan BBM dan gagal dalam mencari hutang. Baik dalam penjualan surat hutang, maupun pinjaman luar negeri sehingga satu-satunya yang bisa dipaksa adalah memasang pajak yang sangat besar.

"Secara prinsip kami menyetujui pembatasan ekspor di Indonesia tapi tetap dengan tujuan industrialisasi, menyediakan sumber-sumber input bagi industri nasional, dan memberikan nilai tambah dalam komoditas ekspor kita. Jadi tidak terperangkap dalam satu model ekonomi kolonial, dimana dalam 200 tahun kita dipaksa untuk menyuplai bahan mentah bagi kegiatan industri negara lain. Akibatnya meskipun ijin tambang dibuka secara luas tidak memiliki signifikasi dengan kesejahteraan masyarakat luas", tegasnya.

Daeng menambahkan bagaimana agar  kegiatan pertambangan tidak hanya dijadikan sebagai alat mencari sumber pendapatan negara. Karena pendapatan negara bukan alat bagi kesejahteraan rakyat. Karena instrumen paling penting untuk kesejahteraan rakyat adalah  meningkatkan kesempatan kerja, menciptakan pendapatan tinggi, dan  dengan industrialisasi. Bila 3 komponen bisa berjalan maksimal maka pendapatan negara secara otomatis akan meningkat.

"Pemerintah nggak bisa main potong langsung mau majak, istilahnya memaksakan keadaan dengan potong kompas yaitu mengambil pajak tinggi. Harus dipersiapkan instrumen lain, diantaranya industri smelter, industri di hilir, siap untuk terima input-input dari industri ini dibangun, kalau alasannya mau membatasi pertambangan jangan kasih ijin dari awal kayak sekarang yang membabi buta".

Selama ini menurutnya Pemerintah Pusat dan Pemda di beberapa daerah memberikan ijin tambang yang tumpang tindih dengan hutan dan perkebunan. Dan dengan adanya kebijakan pemerintah yang sepotong-sepotong ini nantinya akan merusak stabilitas secara ekonomi.

"Itu bukan jadi strategi untuk pemulihan ekonomi, pemerintah bisa crash dump atau bahkan mati", tutup Daeng. [Ain]



MOST POPULAR