POST DETAIL

Selasa, 22 Mei 2012 - 07:15

Daeng, Spirit Permen 7 Hanya Untuk Tutupi Defisit APBN

Jakarta, Seruu.com - Tak hanya pengusaha tambang dan buruh tambang yang geram dengan ketidakpastian Permen 7. Juknis dan rule, juga revisi yang belum juga rampung dan disosialisakin menimbulkan banyak pertanyaan dan memperkuat anggapan banyaknya tujuan sektoral dibalik permen yang dikeluarkan KESDM 3 Februari 2012 ini. Bahkan Direktur IGJ, Daeng Salamuddin berpendapat Permen 7 ini hanya bertujuan untuk menutupi defisit APBN  negara.

"Saya melihat spirit daripada pembatasan ekspor ini semata-mata untuk menutup defisit APBN. Kalau spiritnya hanya untuk meningkatkan pendapatan negara itu repot karena itu tidak sejalan dengan tujuan industrialisasi, jadi sudah dan  melenceng", jelasnya saat ditemui Seruu.com malam ini (21/5).

Menurutnya landasan pemikiran di balik pembatasan ekspor harusnya landasan  pemikiran yang penting dan menyangkut 2 hal,  yaitu memenuhi kebutuhan industri nasional agar pertambangan dan hasil-hasil tambang itu diekspor dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan industrialisasi untuk memberi add value, sehingga  tidak seperti sekarang hanya ekspor raw material. Yang kedua, supaya  mengetahui seberapa besar sebenarnya nilai yang ada di SDA Indonesia.

"Dalam konteks Permen, saya belum lihat 2 spirit itu masuk. Sehingga bila 2 spirit itu masuk pemerintah harus menjelaskan bahwa ini untuk memberikan add value, kedua harus ada kesiapan, misalnya regulasi pertama kesiapan membuat smelter bagi perusahaan tambang dijalankan dulu", tambah Daeng.

Dengan Industrialisasi menurutnya  penyerapan kerja di sektor pertambangan bisa lebih besar, dengan sekitar 6000 ijin tambang di Indonesia mungkin akan ada 6000 perusahaan yang beroperasi jika diasumsikan 1 perusahaan 1 smelter.

"Otomatis ini bisa menyerap tenaga 2 kali lipat dibanding sekarang. Pembangunan smelter tidak ada upaya pemerintah untuk memberi tekanan kepada perusahaan untuk menjalankan kewajibannya, contohnya Newmont dan Freeport. Tiba-tiba saja pemerintah keluarkan permen itu tanpa perhatikan apakah perusahaan-perusahaan itu sudah dalam kondisi siap", ujar Daeng.

Daeng berpesan harusnya pemerintah lebih memperhatikan saat membuat sebuah peraturan agar memikirkan banyak aspek dan jangan seenaknya sendiri.

"Kalau mau mengatur masalah ini maka aturlah dari awal, aturlah dari awal jangan cari selamat sendiri-sendiri dengan menaikkan pajak seenaknya", pungkas Daeng.[Ain]



MOST POPULAR