POST DETAIL

Senin, 21 Mei 2012 - 12:40

Kadin : Kebanyakan Permen Yang Sulitkan Dunia Usaha, Ekonomi Nasional Bisa Batuk-Batuk!

Jakarta, Seruu.com - Kadin menilai terlalu banyak Peraturan Menteri yang justru bertentangan dan menyusahkan dunia usaha, sehingga saling tumpang tindih dan tidak memberikan solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Banyaknya Permen yang dikeluarkan pemerintah tidak otomatis menyelesaikan masalah, tetapi semakin menambah persoalan baru dan dapat memicu kelambatan ekonomi nasional," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (21/5/2012).

Menurut Natsir, salah satu faktor penyebab melambatnya ekonomi nasional tercermin dari egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai Peraturan Menteri. Ia menjelaskan, Permen yang dikeluarkan diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha, bahkan Kadin yang diatur oleh UU No.1/87 sebagai mitra kerja pemerintah jarang diajak bicara dalam menerbitkan suatu kebijakan.

"Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan itu keluar menimbulkan protes dari dunia usaha. Masalah ini perlu mendapat perhatian pemerintahan yang masa tugasnya tinggal 3 tahun lagi," ujar Natsir.

Dalam rangka efisiensi ekonomi nasional dan memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015 diutarakan Natsir, pergerakan ekonomi nasional saat ini masih mengalami kelambatan. Berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti biaya produksi tinggi antara lain biaya logistik tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.

"Sudah hampir 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, keluhan dunia usaha masih di situ-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesain lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional," tukasnya.

Untuk itu ditambahkan Natsir, Kadin berharap kementrian tidak berlebihan menerbitkan permen yang tidak begitu penting, sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, apalagi permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha.

"Jangan sampai peraturan menteri lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kita saat ini. Nanti kebanyakan permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," ucapnya. [mus]



MOST POPULAR