POST DETAIL

Jumat, 18 Mei 2012 - 19:45

UU Migas Buka Celah Perampokan Uang Negara

Jakarta, Seruu.com - Nilai-nlai yang terkandung dalam Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 dituding bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dimana dalam UU Migas itu, diberikan celah kepada pihak asing untuk menguras kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.

UU tersebut juga telah digugat dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tokoh-tokoh agama, seperti Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Salahuddin Wahid dan beberapa tokoh lainnya.

Menyikapi hal ini, pelaku usaha dan jurnalis warga Iwan Piliang menyatakan sikap setuju dan dukungan terkait langkah yang diambil oleh para tokoh agama dengan mengajukan Judicial Review ke MK tentang UU Migas.

"Dalam telaah saya UU Migas itu telah membuat beberapa praktek merugikan keuangan negara," kata Iwan dalam diskusi yang bertajuk 'Minyak Untuk Rakyat' di PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat (18/05/2012).

Tidak hanya itu, Iwan juga menyebut adanya kerugian negara diakibatkan mekanisme pembelian minyak dari pasar internasional yang terkesan dipaksakan.

Selain mekanisme pasar, menurut Iwan, kerugian negara juga terjadi dalam proses Tranfer Pricing (TP), baik dalam bentuk ekspor maupun impor.

Dijelaskannya, Petral selaku anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura juga salah satu instrumen penyebab bobolnya uang negara.

"Penggelembungan cost recovery di lifting Migas yang terindikasi merugikan negara Rp 70 triliun per tahun," papar Iwan menjelaskan beberapa praktik yang merugikan keuangan negara dalam hal Migas.

Negara menurut Iwan, tidak seharusnya menyerahkan kekayaan alam nya pada pihak asing. Sebab, hal itu sangat bertolak belakang dengan kerangka UUD 45.

"Kewajiban negara adalah mensuplai energi sebanyak-banyaknya dan se murah-murahnya," pungkas Iwan yang juga Ketua Departemen Infokon DHN 45 ini. (nurholis)



MOST POPULAR