POST DETAIL

Jumat, 18 Mei 2012 - 18:34

UU No 22 Tahun 2001, Biang Keladi Kisruh Migas di Indonesia

Jakarta, Seruu.com - Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio menyebut bahwa Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) menjadi penyebab hancurnya kebijakan Migas di Indonesia.

Menurutnya, lahirnya UU tersebut memberi peluang kepada pemain asing dengan modal yang mereka miliki untuk menguasai lahan-lahan Migas yang tersebar dipenjuru nusantara.

Undang-Undang tersebut, lanjut Agus juga menjadi sumber pengkebirian terhadap Pertamina. Sebab, pasal 44-49 dalam UU dimaksud, menyebutkan adanya pembentukan Badan Pelaksana (BP) Migas dan Badan Pengatur (BPH) Migas.

"Sebelum UU Migas (No 22 tahun 2001), peran BP Migas ada dalam organisasi Pertamina yang disebut Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) Pertamina. Dalam artian, saat itu Pertamina merupakan pemain sekaligus wasit," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'Minyak Untuk Rakyat' yang digelar di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta, Jumat (18/05/2012).

Adanya Undang-Undang itu, kata Agus mengakibatkan Pertamina selaku BUMN harus dikorbankan statusnya dan disejajarkan dengan kontraktor asing.

"Kalau mau melakukan eksplorasi Migas (Pertamina) harus mengikuti tender seperti perusahaan kontraktor asing, seperti Exxon, BP, Total dan lainnya," papar Agus.

Padahal sebelum ada BP Migas, Pertamina lah yang menentukan serta mengawasi kontraktor Migas asing yang beroperasi di Indonesia.

"Dengan UU Migas, kekuasaan Pertamina di sektor Migas dihabisi," tandasnya.

Diketahui, UU No 22 tahun 2001 dibuat untuk menggantikan UU No 8 tahun 1971. Undang-Undang baru ini dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan korupsi di Pertamina yang dianggap sudah mendarah daging. (nurholis)



MOST POPULAR