POST DETAIL

Jumat, 18 Mei 2012 - 14:07

Daeng: Kita Tidak Butuh Divestasi atau Renegosiasi Tapi Nasionalisasi

Jakarta, Seruu.com - Kasus pembelian saham PT Newmont masuk ke Mahkamah Kontitusi (MK) setelah pihak penggugat dan tergugat tak menemukan titik temu dalam masalah ini. Dan kisruh pembelian terjadi sejak Juli tahun lalu. Komisi Keuangan DPR meminta Menteri Keuangan (Menkeu) membatalkan pembelian itu dan membahasnya terlebih dahulu dengan Dewan karena harusnya mengantongi izin Dewan.  Setelah BPK mengeluarkan pendapatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Hukum berkoordinasi merumuskan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Selasa 24 April 2012 adalah sidang ke 7 di MK dalam rangka Permohonan Penyelesaian SKLN antara Presiden terhadap DPR dan BPK. Menurut pendapat ahli dari BPK Frans Limehelu, ini perlu izin dari DPR karena dari sisi drafting izin adalah hasil akhir tapi bisa dimulai dengan lobi, dengan renegosiasi.

"Ini bukan bicara soal kewenangan, tapi hanya bicara mengenai aturan rumah tangga sehingga hemat kami itu dikembalikan saja kepada pemerintah dan DPR untuk bisa sepakati persetujuan itu", kata Frans di MK April lalu.

Namun statement lugas diberikan Direktur Institute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengenai permasalahan ini. Menurutnya bukan divestasi ataupun renegosiasi yang dibutuhkan sekarang tapi nasionalisasi, dan nasionalisasi dalam perjanjian internasional dimungkinkan dan bisa dilakukan.

"Sekarang bisa dibuktikan di perusahaan nasional, perusahaan asinglah yang lebih kuat bertarung di pasar global. Di negeri kita Hulu di lelang semua tidak ada satupun milik Pertamina, pemerintah selama ini takut karena problem ideologi, politik, dan korupsi yang merajalela di tubuh pemerintah," tegas Daeng saat berbincang dengan Seruu.com Jumat (18/5/2012).

Menurutnya alasan ketakutan pemerintah itu tidak hanya takut secara fisik, tapi secara moral dan ideologi sudah jatuh sehingga mau tidak mau butuh strategi mendasar.

"Pemerintahan SBY jual negara kita, tidak ada yang untuk kepentingan nasional. Modal swasta nasional, kemudian uangnya dipinjamkan swasta nasional Bumi Resourcess pinjam ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah hutang pada Bumi Resourcess sekarang untuk membeli,"jelasnya.

Daeng menduga kemungkinan besar pemerintah daerah tidak membeli saham Newmount tetapi memegang saham Bumi Resourcess, jadi pemerintah daerah tidak punya andil, terbukti pemerintah daerah tidak bisa dalam RUPS.  Ditambah lagi pinjaman dari pemerintah daerah sudah digadaikan kepada bank internasional sebagai sumber pinjaman. [Ain]



MOST POPULAR