POST DETAIL

Jumat, 18 Mei 2012 - 12:37

Rencana BPH Migas Bayar Ormas Untuk Pengawasan Bukti Kebobrokan Negara

Jakarta, Seruu.com - Rencana BPH Migas melibatkan (dan "membayar") Ormas/OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dalam pengawasan BBM bersubsidi suatu hal yang aneh dan pantas dipertanyakan. Hal tersebut juga menjadi indikasi kebobrokan negara dalam melakukan fungsi pengawasan dengan ketiadaan personel di BPH Migas untuk mengawasi kegiatan migas di negeri ini selama rpuluhan tahun.

"Jika pengawasan BBM bersubsidi diserahkan kepada pihak lain khususnya terhadap mereka yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan pengawasan, maka rencana tersebut merupakan "sesuatu" yang "aneh" dan pantas dipertanyakan kepada BPH Migas, mengingat fungsi pengawasan khususnya terhadap distribusi BBM bersubsidi adalah merupakan "domain" BPH Migas yang diamanatkan oleh UU 22 tahun 2001 tentang Migas," ujar pengamat energi Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/5/2012).

Melibatkan pihak yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan pengawasan BBM bersubsidi, lanjut Sofyano, yang juga pendiri Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini dapat pula dimaknai oleh publik sebagai sikap ketidak percayaan terhadap institusi hukum yang ada dan terhadap aparat penegak hukum yang berwenang serta akan dapat pula dimaknai publik sebagai "ketidak mampuan" dari BPH Migas itu sendiri dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan BBM bersubsidi.

Menurutnya, pengawasan terhadap (penyelewengan) BBM bersubsidi sudah dilakukan Oleh banyak pihak seperti pihak Kepolisian (yang secara hukum otomatis memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan penindakan), kemudian ada pula tim yang bersifat nasional (yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah Pusat yang melibatkan semua unsur yang berwenang) dan di daerah daerah juga terdapat institusi yang sama pada instansi Pemerintah Daerah (dinas Pertambang/Dinas Enerji/Biro Perekonomian Pemda).

"Karenanya, rencana BPH Migas melibatkan Ormas/OKP untuk hal tersebut dapat dinilai kontra produktif dan berpotensi hanya akan menghamburkan anggaran pemerintah saja," tukasnya.

Sangat disayangkan, tambah Sofyanio, setelah hampir 10 tahun berdiri, BPH Migas ternyata tidak terbukti memiliki tenaga tenaga pengawas PPNS pada tubuhnya yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga BPH Migas belum mampu mewujudkan perannya secara maksimal dalam melakukan pengawasan BBM Bersubsidi, yang pada akhirnya BPH Migas terpaksa melibatkan pihak lain termasuk ormas/OKP untuk menunjang fungsinya tersebut. "Melibatkan pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan atas penyelewengan, hanya akan berpotensi menimbulkan "masalah" baru yang akan mampu melahirkan imej negatif dan pembuktian atas ketidak mampuan pemerintah mengatasi hal tersebut," tegasnya.

Dia menjelaskan penyelewengan BBM bersubsidi pada dasarnya mudah dicegah. Misalnya, terdapat ketentuan hukum yang sah yang melarang pihak SPBU menjual BBM Bersubsidi kepada pembeli yang menggunakan jerigen, drum atau dengan tangki siluman pada kendaraan bermotor. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas, tegas yang memiliki kekuatan hukum (dan bukanlah Ketentuan BPH Migas atau Pertamina yang tidak memiliki kekuatan hukum) yang melarang dan memiliki sanksi hukum apabila hal tersebut terjadi.

Untuk mengantisipasi penyelewengan BBM Bersubsidi, BPH Migas perlu gencar mensosialisasikan sanksi dan ancaman dari UU (terkait penyelewengan BBM Bersubsidi) terhadap pelaku penyelewengan, sehingga masyarakat akan berperan secara aktif untuk turut mengawasi dan memberikan laporan ke pihak yang berwajib ketika mengetahui adanya tindak penyelewengan tersebut. Pemerintah juga harus mendorong keras agar kepada pelaku penyelewengan BBM bersubsidi diberikan hukuman yang maksimal sesuai UU yang berlaku sehingga ini akan menimbulkan rasa takut kepada pelaku penyelewengan. Di sisi lain, Pemerintah mengharuskan agar Pertamina memutuskan hubungan usaha (PHU) dengan pihak SPBU yang terbukti melakukan hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan anggota Komite BPH Migas Fahmi Harsandono mengatakan, pihaknya akan memantau ketat kuota BBM subsidi tahun ini tidak melebihi 40 juta kiloliter (KL). "Ormas-ormas dan OKP akan kami gandeng untuk melakukan pengawasan BBM subsidi, tujuannya agar BBM subsidi tepat sasaran tidak diselundupkan ke industri, tambang, dan perkebunan dan volume kuota BBM subsidi tidak melebihi kuota 40 juta KL," ujar Fahmi dalam Dialog Publik 'Tarik Ulur Konversi dan Pembatasan BBM Bersubsidi' di Kantor Pusat HIPMI, Jakarta, Rabu (16/5/2012) lalu.

Namun, rencana menggandeng Ormas sampai saat ini masih terkendala soal gaji. "Kita sudah ajukan sekian juta untuk gaji Ormas yang akan kita gandeng untuk melakukan pengawasan BBM, namun besaran gaji tersebut masih belum disetujui oleh Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral)," ujar Fahmi. [ms]



MOST POPULAR