Menurut dia, kalau pembelian dilakukan tanpa melalui "trader", maka tertutup peluang mafia melakukan intervensi perdagangan minyak. Ia melanjutkan, selain pertimbangan harga, melalui pembelian langsung, maka ketahanan energi lebih terjamin.

Hal senada dikemukakan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto. Menurut dia, pemerintah dan Pertamina mesti memperbanyak pembelian langsung ke produsen dengan kontrak berjangka yang lebih panjang. "Sedangkan pembelian `spot` melalui `trader` harus terus dikurangi," ujarnya.

Untuk minyak mentah, komposisi pasokan ke Pertamina sekitar 900.000 barel per hari adalah berasal dari domestik 67 persen, 13 persen melalui pembelian langsung ke produsen yakni Saudi Aramco, dan 20 persen impor melalui anak perusahaan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Marwan mengatakan, dukungan pemerintah akan memudahkan Pertamina membeli minyak secara langsung, tanpa melalui "trader". Ia mencontohkan, hubungan bilateral yang baik antara pemerintah dengan negara produsen minyak, akan membuat Pertamina bisa mendapat harga impor yang bagus.

Selain itu, pemerintah juga bisa menawarkan skema pertukaran (barter) impor minyak atau BBM itu dengan produk atau proyek lainnya di Indonesia. "Kalau sudah ada kesepakatan dalam G to G (antar pemerintah), maka Pertamina lebih mudah duduk secara bisnis (B to B atau anta rperusahaan)," katanya.

Sebelumnya, Dirut Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan, Pertamina akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara langsung ke produsen mulai kuartal ketiga 2012. Mekanisme impor secara langsung tersebut akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. "Kami mesti memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko, seperti kegagalan pasokan impor yang akan berakibat pada terjadinya krisis energi di dalam negeri," katanya.