POST DETAIL

Rabu, 16 Mei 2012 - 08:25

Perusahaan Tambang Mineral Jangan Berharap Pasokan Listrik dari PLN

Jakarta, Seruu.com - PLN disangsikan mampu penuhi pasokan listrik untuk perusahaan mineral dalam infrastruktur smelter, sekalipun seperti disampaikan Dirut PLN, Nur Pamudji beberapa hari lalu bahwa pihaknya berencana akan impor listrik untuk membantu menjalankan amanah UU Minerba no 4 tahun 2009 dan Permen ESDM no 7 tahun 2012. Hal ini disampaikan pengamat pertambangan Witoro Soelarno saat dijumpai Seruu.com di kantornya tadi siang (15/5/2012).

"Kalau pertambangan itu jangan mengharapkan PLN deh, PLN sendiri disubsidi kok. Kalau industri pertambangan harapkan listrik dari PLN sama dengan disubsidi rakyat itu. Pertambangan yang saya tahu bangun sendiri. Apalagi sampai sekarang masih pakai BBM," tegas Witoro kepada Seruu.com.

Dengan masih berbasis BBM, lanjut Witoro PLN tentu sangat membebani negara, jadi lebih baik pengusaha membangun infrastruktur sendiri untuk listrik. Dan kalaupun memang diperlukan bantuan PLN hanya dimungkinkan untuk perusahaan mineral dengan skala kecil.

"Kenapa juga harus ekspor? Potensi negara kita ini besar contohnya di Indonesia timur itu panas bumi banyak tapi belum bisa dimanfaatkan maksimal, masih banyak juga kan yang lainnya," tambah Witoro.

Alasan lain yang menjadikan kecil kemungkinan PLN untuk bisa memenuhi pasokan listrik perusahaan tambang mineral untuk smelter menurut anggota Banggar DPR RI Dolfie OF Palit yaitu PLN masih juga melakukan inefisiensi akibat ketergantungan terhadap penggunaan BBM.

"Waktu 2009-2010 saja laporan dari BPK inefisiensi tersebut mencapai Rp37 triliun, kalau sekarang ini saja belum ada hasil untuk mengurangi ini malah ditambah impor berarti PLN tidak melakukan koreksi apapun. Impor ini akan buat semakin nggak jelas road map PLN", ucap Dolfie saat dikonfirmasi Seruu.com (15/5/2012).

Dolfie berpendapat road map PLN harus dijalankan secara konsisiten agar kebijakan yang dipakai tidak membengkakkan subsidi.

"Harus ada sisi pemerintah yang fokus, konsisten, dan kompeten untuk jalankan road map PLN ini sendiri," katanya.

Dari Rp 43 triliun subsidi yang dipostur dalam APBNP 2012, alasan PT PLN (persero) meminta tambahan subsidi listrik Rp 40 triliun karena terjadinya inefisiensi, namun hanya dikabulkan DPR Rp 24,52 triliun.  Salah satu alasan tersebut  karena sulitnya PLN mendapat pasokan gas untuk pembangkit listriknya sehingga terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak. [Ain]
 



MOST POPULAR