POST DETAIL

Selasa, 15 Mei 2012 - 17:59

Witoro Soelarno : Kunci Permen 7 Adalah Duduk Bersama dan Bea Keluar Bukan Untuk Tambah Pendapatan Negara

Jakarta, Seruu.com - Permen ESDM No.7 Tahun 2012 yang kini tengah direvisi menurut pengamat pertambangan Witoro Soelarno sebenarnya sudah siap sejak dirinya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal (Setdirjen) Minerba Pabum dulu. Namun banyak pihak dari pengusaha maupun pemerintah  yang seringkali melihat peluang apa yang masih bisa dimanfaatkan.

Dalam permen ini menurutnya perusahaan tambang punya hak untuk dilayani, dan pemerintah punya hak untuk melayani. Dan si pemberi ijin (pemerintah daerah) harusnya yang bertanggung jawab pada pengawasan. Tidak hanya itu, pemerintah juga  harus mengundang pemerintah-pemerintah daerah untuk langsung mensosialisasikan juknis maupun juklak dari permen.

"Prinsipnya kalau menurut hemat saya tidak boleh ada orang sulit berusaha di negeri ini, khususnya bidang pertambangan. Karena negara kita juga hidup dari swasta. Bagaimana membuat kebijakan yang cukup akurat tanpa data yang cukup. Karena kalau tidak dibuat satu kebijakan akan salah", jelas mantan Setdirjen Minerba ini, saat ditemui seruu.com, di Jakarta Senin (15/5/2012).

Permen yang berbasic dari UU Minerba No.4 Tahun 2009 ini mengharuskan pengusaha mineral mempunyai smelter pada tahun 2014 sehingga tidak ada lagi ekspor bahan mentah lanjut Witoro, namun selain butuh investasi yang besar smelter ini juga bergantung pada ketersediaan bahan baku. Namun pemerintah pusat dan daerah harus mengawasi dan mengawal kebijakan ini.

"Dan suatu kesalahan apabila pemerintah membuat investasi terhenti dengan pemberlakuan Permen 7 ini", tambahnya.

Disinggung mengenai penjelasan  Thamrin Sihite tentang  bea keluar sebesar 20% untuk mendapat tambahan bagi negara  sekitar US$ 8 miliar atau sekitar Rp 80 triliun. Witoro menegaskan bea keluar bukan untuk menambah pemasukan negara. Dan menurutnya darimanapun angka keuntungan itu muncul, kunci dari kesuksesan dalam pengimplementasian permen ini adalah duduk bersama antara pemangku kebijakan.

"Kalaupun angka itu signifikan bukan itu tujuannya. Bea keluar itu untuk mengendalikan SDA yang kita olah agar kita bisa mendapatkan kesempatan nantinya dan tidak cepat habis. Ini bukan untuk kepentingan tertentu atau tujuan lain, seperti yang saya baca tadi pagi miris sekali yang saya baca permen 7 ini dianggap menyulitkan, apalagi jabatan sudah mau selesai. Artinya ini dikaitkan dengan pilkada, jadi SDA ini untuk membiayai pilkada. Ini milik rakyat bukan pejabat", tutur Witoro.

Terpisah, anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Muh Syafrudin menyampaikan, ucapan Dirjen Minerba tentang bea keluar yang mampu menambah income negara sebesar Rp 80 triliun ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilempar ke publik.

"Hal seperti itu tidak boleh disampaikan ke publik, karena bisa merugikan masyarakat. Harusnya ini dikeluarkan pada kami, kalau memang itu akan baik itu akan kita pelajari", ucap politisi PAN ini. [Ain]



MOST POPULAR