POST DETAIL

Jumat, 11 Mei 2012 - 22:18

Marwan Batubara : Renegoisasi KK Lamban Karena Pemerintah Tidak Berdaya!

Jakarta, Seruu.com - Renegosiasi kontrak karya pertambangan dinilai masih jalan di tempat dan negara terus dirugikan oleh perusahaan-perusahaan asing.  "Lambannya renegosiasi kontrak karya karena ketidakberdayaan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, di Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Menurut dia, pemerintah hanya fokus pada pelarangan ekspor bahan tambang mentah oleh perusahaan kecil saja, sedangkan untuk renegosiasi kontrak karya tidak pernah disentuh.  "Masalah renegosiasi kontrak karya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Meskipun sudah tiga tahun lebih ditetapkan, Pemerintah belum juga mampu memberlakukannya," ujarnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan terdapat enam isu strategis renegosiasi untuk disepakati, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Ia menegaskan kembali bahwa lambatnya pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya akan berdampak pada kerugian negara. Pasalnya, hingga kini perusahaan asing itu hanya membayar royalti emas 1 persen, perak 1 persen, dan tembaga 1,5 persen.  "Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003, royalti emas, perak, dan tembaga masing-masing 3,75 persen, 3,25 persen, dan 4 persen," paparnya.

Marwan meminta agar pemerintah jangan menunda pelaksanaan renegosiasi kontrak karya, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memberikan target waktu pelaksanaannya.

Jika perusahaan asing tersebut menolak, lanjut dia, pemerintah harus tegas memberikan sanksi sampai pencabutan izin. "Renegosiasi kita tidak seperti nasionalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin," katanya. [ms]



MOST POPULAR