POST DETAIL

Rabu, 9 Mei 2012 - 16:10

Kebijakan Salah Kaprah, Gas Indonesia Ternyata 'Diobral' ke Luar Negeri

Jakarta, Seruu.com - Keputusan pemerintah untuk menaikan harga gas untuk Industri nasional ternyata dinilai sebagai langkah salah untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan pendapatan negara. Pasalnya selama ini kerugian negara dalam penanganan gas justru didapat dari nilai jual gas yang jauh dari harga kewajaran dan kuota ekspor gas yang justru lebih besar berkali lipat ke luar negeri sementara kuota untuk konsumsi industri nasional sangat minim. Gas Indonesia disinyalir sudah menjadi barang 'obral' di luar negeri.

Persoalan tersebut diangkat beberapa waktu lalu oleh Anggota Komiter Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Qoyum Tjandranegara mengatakan selama ini banyak pihak mempermasalahkan produksi minyak mentah Indonesia turun 20-30 ribu barel perhari.   "Namun, tidak ada yang mempermasalahkan gas bumi yang diekspor mencapai 800.000 barel oil equivalen (boe) per hari dengan harga hanya 55% dari bahan Bakar Minyak (BBM)” ungkap Qoyum, Senin (23/4/2012) lalu.

Menurut hitungan Qoyum, ekspor sebesar 800.00 boe/ hari tersebut, dalam setahun negara akan merugi hingga Rp. 183 triliun. Namun sayangnya, tidak ada yang menggugat kondisi tersebut.

Perhitungan mengenai kerugian tersbeut juga dikuatkan oleh pengamat perminyakan Kurtubi. Ia mencontohkan, ekspor gas ke China dengan harga sangat murah, yaitu US$ 4 mmbtu (Million Metric British Thermal Unit). Sementara, harga gas dunia saat ini adalah US$ 20 per mmbtu. “Walaupun gas kita banyak, tapi kalau diekspor dengan harga murah tentunya akan merugikan negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, ekspor gas ke luar negeri menurut Kurtubi harus segera dihentikan. Dengan memprioritaskan gas untuk ekspor menyebabkan negara kehilangan devisa. Pada tahun 2008, negara kehilangan devisa Rp. 155,7 triliun atau beban subsidi Rp. 140,2 triliun. Seandainya jumlah dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 110 triliun. Nilainya masih lebih kecil dibandingkan kerugian negara akibat ekspor gas.

Ketergantungan Indonesia terhadap migas masih sangat tinggi. Tahun lalu, sebanyak 10 asosiasi industri mengaku hanya mendapat pasokan gas setengah dari kebutuhan mereka. Dari sekitar 1.500 juta kaki kubik per hari gas yang diperlukan, hanya terdapat pasokan sebesar 800 juta kaki kubik perhari.

Permasalahan tersebut juga diamini oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. Kelangkaan gas merupakan masalah yang serius dan berdampak terhadap pertumbuhan industri dimasa mendatang. “Saya juga mempersoalkan agar pasokan gas industri kita seriusi. Jangan sampai ironis, kita ekspor terus ke negara-negara lain, mereka berkecukupan. Negara kita sendiri kekurangan, terutama di sektor industri,” ujarnya.

Penemuan ladang gas di Senoro, kab. Banggai, Sulawesi Tengah 10 tahun yang lalu oleh PT. Pertamina menjadi salah satu harapan guna terpenuhinya kebutuhan gas nasional. Namun, apa daya, pengelolaan ladang gas yang diperkirakan berkapasitas 2,05 triliun kaki kubik (TCF – trillion cubic feed) tersebut diserahkan ke kontraktor berorientasi ekspor. Padahal, bila digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, ladang gas Senoro dapat membantu mengatasi krisis dalam negeri.

Pengapalan pertama LNG dari kilang Donggi Senoro diperkirakan akan terlaksana 2014 mendatang. Namun, dari hasil tersebut, hanya 25% yang akan dirasakan manfaatnya oleh negara. Sisanya sebanyak 75% akan dikonsumsi oleh perusahaan asal Jepang dan Korea yang telah menandatangani perjanjian jual beli dengan PT. Donggi Senoro LNG (DSLNG) sebagai operator yang mengelola kilang tersebut.

Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy melihat, adanya pengabaian terhadap kepentingan nasional dalam pengembangan kilang Donggi Senoro tersebut. Persentase 25%-75% tersebut dinilai tidak fair mengingat dari segi kepemilikan saham, Indonesia memiliki 41% saham dalam proyek tersebut. "Dari segi saham saja sudah tidak fair semestinya 40 persen untuk domestik, 60 persen ekspor, bahkan sebaliknya, 60 persen yang seharusnya ditujukan untuk domestik. Dengan begitu baru mengutamakan kepentingan nasional." Ujar Ichsan pertengahan April yang lalu.

Tak hanya persentase hasil produksi yang dinilai tidak adil, keterlambatan penyelesaian proyek ini pun berkontribusi terhadap kerugian negara, sebagai akibat adanya pembengkakan biaya investasi dari semula US$ 900 juta atau setara Rp. 9,45 triliun menjadi US$ 2,8  miliar. “Hingga April 2012, biaya investasi yang sudah dikeluarkan sekitar 26 triliun rupiah,” ujar wakil Bupati Banggai H. Herman Yatim di Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah.

Proyek kilang gas alam cair Donggi Senoro juga tak menguntungkan pemerintah daerah setempat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada persentase saham yang diperuntukkan untuk pemda setempat.

Seperti diketahui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi pasal  103A ayat (1) dijelaskan dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara, dapat dilakukan pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama mengenai: a. penawaran participating interest kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. [ms]



MOST POPULAR