POST DETAIL

Rabu, 9 Mei 2012 - 09:22

Blunder Permen ESDM 07, Kejar Rp90 Trilyun Tapi Buang Rp252 Trilyun

Jakarta, Seruu.com - Anggota komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengklaim dengan mengenakan pajak 20% pada 14 jenis mineral maka negara dapat pemasukan Rp90 Trilyun per tahun. Kalkulasi Itu dibangun dengan logika linear yang hanya menghitung satu sisi saja yaitu apa yang didapat pemerintah dan dengan asumsi bahwa tambang tetap mampu produksi dan bersaing di pasar internasional dengan besaran pajak 20% itu.

"Jika benar demikian pernyataan pemerintah maka jika dihitung dari pendapatan rakyat dalam bentuk pengupahan maka kalkulasi Kementerian keuangan itu adalah kalkulasi ekonomi yang "blunder", tidak jelas, karena dengan lahirnya Permen 07/2012 dan besaran pajak 20% maka belum tentu perusahaan tambang sanggup bersaing di pasar internasional, sehingga sangat mungkin terjadi PHK lebih dari 3 juta karyawan perusahaan tambang. Jika hal ini terjadi maka Rakyat justru kehilangan Rp 7.000.000 (gaji rata -rata karyawan tambang dari semua level) x 3.000.000 (jumlah karyawan) x 12 bulan yaitu Rp252 Trilyun per tahun," tegas Politisi PDI Perjuangan ini dalam rilisnya kepada Seruu.com, Rabu (09/05/2012).

Kehilangan lain, menurut Dewi, yang akan dialami negara dengan tutupnya perusahaan tambang sebagai dampak Permen 07 adalah pendapatan dari belasan jenis komponen pajak dan retribusi dari semua hasil tambang yang totalnya sangat besar.

"Dengan demikian jika permen tersebut dilaksanakan maka negara akan alami kerugian berganda, karena bukan hanya kehilangan Rp252 Trilyun dan belasan jenis pajak tetapi juga karena negara mendapatkan beban baru yaitu 3 juta pengangguran baru berikut keluarga yang ditanggung para karyawan tersebut,"pungkasnya.

Masih menurut Dewi, jadi sungguh aneh perhitungan Kementrian Keuangan jika untuk mendapatkan Rp90 Trilyun pertahun maka pemerintah harus membuang lebih dari Rp 252 Trilyun per tahun. Untuk mencari tahu motivasi dan tujuan dari perhitungan yang aneh itu maka sepertinya DPR komisi VII perlu segera memanggil Menkeu dan Mentri ESDM.

"Kalau perlu membuat Panja bahkan Pansus untuk Permen 07 tersebut sehingga jelas siapa diuntungkan, pejabat dan perusahaan tertentu atau negara dan Rakyat," tegas Dewi Aryani yang juga Ketua Pengurus Pusat  Ikatan Sarjana NU (ISNU) Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup. [cesare]



MOST POPULAR