POST DETAIL

Rabu, 9 Mei 2012 - 07:58

Pemerintah Latah, Setelah Permen 7 Keluar, Permendag Juga Keluar

Jakarta, Seruu.Com - Terlepas dari keributan tentang Permen No. 7 Tahun 2012, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Kepmendag tentang eksportir terdata. Menurut Pembina APEMINDO, MS. Marpaung, semakin banyaknya aturan pasti akan sangat repot nanti. Seharusnya Menteri ESDM melihat ini melalui Dirjennya.

"Keluar Permendag ada eksportir terdata. Menteri ESDM melalui Dirjen harus lihat ini, terlalu banyak atur akan sangat repot. Ini dicegah karena ekspornya meningkat 8x lipat, di tahun 2008 kan krisis, dan tahun 2009 permintaan meninggi, lalu pada awal tahun 2010 dilakukan eksplorasi, konstruksi di tahun 2011, namun tiba-tiba 2012 pengapalan dilarang dan dihentikan, dan Apemindo ada di posisi itu," kata Marpaung saat jumpa pers Apemindo di hotel Kempinski (08/05/2012).

Marpaung mengatakan China akan import nikel O dari indonesia.

"1 bulan lalu saya berkunjung ke China, dia bilang China kemungkinan besar akan import 50jt ton nikel O dari seluruh dunia, dan 27 juta ton dari indonesia," ungkap pria beruban ini.

Herman Afif Kusumo, Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia memaparkan, Permen itu seharusnya mengatur dan membina bukan membinasakan.

"Kepedulian yang membuat saya jadi pembina Apemindo. Dewan pertimbangan Kadin dan Pemerintah melihat kita bukan individu. Dan IMA juga harus dengarkan kita, apa mereka itu hanya punya kontrak karya saja, selama ini saya intens berikan masukan, jangan sakiti pengusaha, kita harus meluruskan kalo ada yang salah. Permen itu harus mengatur, tapi Permen No. 7 tahun 2012 ini terkesan buru-buru, dan rupanya sudah lama Departemen ikut campur. Menindustri yang ikut mengatur tentang nilai tmbah dan lainnya. Tekanan yang datang dari Depkeu dan Menperin, dibina jangan dibinasakan", tuturnya.

Dalam hal ini Afif juga menyatakan sanggup menjadi mediator antara pengusaha tambang dengan pemerintah

"Sampai hari ini BKF tidak bisa bekerja, besaran angka juga belum pasti, penegakan hukum bukan dengan cukai tetapi hukum di lapangan, bagi yang merusak lingkungan dll. Pemerintah juga takut kalau kita hadapi secara hukum, menurut hemat saya, saya selalu intens berhubungan dengan Dirjen agar Permen ini berjalan dengan baik. Saya sanggup jadi mediator disini," pungkasnya. [Rere]



MOST POPULAR