POST DETAIL

Selasa, 8 Mei 2012 - 15:50

Tidak Ada Dukungan Regulasi, Pemprov NTB Hentikan Penerbitan IUP

Mataram, Seruu.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghentikan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP minerba), karena belum ada regulasi pendukung Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Sudah dua tahun terakhir ini Pemprov NTB tidak menerbitkan IUP baru, yang berarti moratorium masih berlanjut," kata kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Nusa Tenggara Barat (NTB) Eko Bambang Sutedjo, di Mataram, Selasa (08/5/2012).

Eko mengemukakan hal itu dilakukan guna mempertegas jawabannya atas permintaan anggota DPRD NTB dalam pernyataan pers bahwa Pemprov NTB harus memberlakukan moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba).

Ia mengatakan, memberlakukan moratorium penerbitan IUP tidak mesti karena pada dasarnya para kepala daerah belum boleh menerbitkan IUP minerba, tapi sebab belum ada regulasi pendukung Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Dalam UU Minerba itu, penerbitan IUP boleh dilakukan setelah ada penetapan wilayah pertambangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sampai sekarang, belum ada satu daerah pun di Indonesia yang ditetapkan wilayah pertambangannya oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Maka tentu belum boleh ada penerbitan IUP," ujarnya. [ndis[



MOST POPULAR