POST DETAIL

Selasa, 8 Mei 2012 - 14:45

APEMINDO: Regulasi Tidak Jelas, Mau Dibawa Kemana Kita Ini?

Jakarta, Seruu.com - Petunjuk Teknis (Juknis)  dari Permen 07 Tahun 2012 hingga hari ini belum juga diterbitkan oleh kementerian ESDM, padahal telah diputuskan 6 Mei 2012 ekspor mineral mentah dilarang. Sementara dampak dari implementasi permen ini telah mendatangkan banyak kerugian bagi pengusaha mineral.

Hal ini, ditegaskan Ketua  Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) ,  Poltak Sitanggang dalam Konferensi Pers "Pemberlakuan Permen 07/2012 oleh Pemerintah  Yang Akan Membuat Angka Pengangguran Dan Kemiskinan Meningkat" di Hotel Kempinski,  Jakarta, Selasa (8/5/2012) hari ini.

"Kita belum dapatkan juknis apapun, kita dapat tekanan dari buyer, mereka bisa memutuskan sepihak dan kita akan dapat tuntutan hukum. Padahal Juknis katanya sebelum tanggl 6 Mei 2012, "ucap Poltak.

Hal serupa disampaikan Wakil APEMINDO, Agus Suhartono, menurutnya permasalahan Permen 07 ini adalah dengan format di 2014 pengusaha  dalam posisi mencari investor. Dan tidak mudah karena butuh kepastian hukum. Sampai saat ini pengusaha nasional dalam smelterisasi berangkat dari kantong pengsaha sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

"Kita berharap pemerintah bisa duduk bersama dan jalankan ini dengan baik, karena butuh koordinasi yang manis untuk jalankan ini," tegas Agus Suhartono.

Agus menambahkan, tak hanya kepastian investasi yang jadi acuan investor dan bank tapi juga kepastian investasi.

"Sayangnya saat 2 tahun mulai, investasi, tiba-tiba distop, akhirnya dampak ketidakpastian hukum dinilai investor juga bank akan jadi tanda tanya. Lha kita ini  mau dibawa kemana?" tegasnya.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri MS. Marpaung (Dewan Pembina APEMINDO), Dewi Aryani (Komisi VII DPR RI), dan Arif Kusumo,  ketua MPI (Masyarakat Pertambangan Indonesia),  MS. Marpaung menyatakan saat  pemerintah membuat peraturan dan langsung dimainkan, mereka seharusnya langsung pula berdiskusi.

"Ini kelemahan parlemen, pemerintah jangan berburuk sangka pada pelaku usaha, ini sesuai amanah UU Minerba kan harus diskusi lagsung dengan pelaku usaha. Apa yang terjadi sekarang mala melebar, semua kementrian ikut atur,"  tukasnya. [Ain]



MOST POPULAR