POST DETAIL

Selasa, 8 Mei 2012 - 14:40

Demi 3 Juta Buruh Tambang, Dewi Aryani Desak Permen ESDM 07 Ditinjau Kembali

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi Energi dan Pertambangan DPR RI, Dewi Aryani menyatakan akan memperjuangkan agar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 07 tahun 2012 yang sedang dalam tahap finalisasi di tinjau ulang bahkan jika mungkin dibatalkan keberadaannya.

Menurut Dewi hal tersebut harus dilakukan mengingat ada 3 juta buruh tambang dan ratusan pengusaha tambang rakyat pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat yang harus tutup dan terancam kehilangan pekerjaan akibat peraturan tersebut.

"Kehadiran saya, karena ingin mendudukan diri untuk mewakili seluruh buruh dan pengusaha tambang dan juga parlemen (DPR) dan pemerintah," kata Dewi dalam konferensi pers bersama Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), perwakilan Kepala Daerah dan pengamat pertambangan tersebut, Selasa (08/5/2012) di Kempinsky hotel Jakarta.

Dewi menilai Pemen ESDM 07 tersebut dibuat tanpa melalui kajian komprehensif dan terkesan dipaksakan mengingat mekanisme pembuatan aturan perundangan dan aturan dibawahnya yaitu melakukan kajian dan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan termasuk DPR RI tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

"Kami sebagai mitra kerja pemerintah di Komisi VII DPR belumpernah diajak bicara oleh pemerintah soal rencana ini. Apakah pemerintah sudah ajak bicara Apemindo. Apakah pemerintah sudah tanya pada LSM dan Masyarakat?"  sergah Dewi.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu 3 juta buruh akan kehilangan pekerjaan jika aturan tersebut diberlakukan dengan serta merta. Angka tersebut akan meningkat 2 hingga 4 kali lipat jika dikalikan dengan anggota keluarga para buruh tersebut mengingat pelarangan ekspor dan sederet pasal yang memuat aturan-aturan baru mengenai pertambangan mineral dan pembatasan ekspor 14 komoditi itu sangat mengancam pengusaha.

"Saya sudah tanya, mereka mengaku keberatan, angkat tangan dan pilihan yang paling mungkin untuk menghindari kerugian yang lebih besar ya tutup tambang, nah itu yang saya khawatirkan," tandasnya.

Jika pemerintah memang berniat baik, lanjut Dewi seyogyanya keresahan dan berbagai kemungkinan tersebut sudah bisa diatasi dan tersosialisasikan dengan baik kepada para pengusaha sehingga apapun regulasi yang muncul tidak akan memberatkan dan menimbulkan resistansi. "Kalau sekarang kan nggak jelas pemerintah maunya kemana," sindirnya.

Untuk itu Dewi meminta agar pemerintah segera melakukan tinjauan ulang dan kajian komprehensif mengenai persoalan tersebut dengan mengajak kepala-kepala daerah dan pengusaha juga anggota DPR untuk membicarakan langkah yang terbaik agar tujuan utama dari hilirisasi industri tambang nasional bisa terwujud tanpa ada yang dikorbankan. [musashi]

 

 



MOST POPULAR