POST DETAIL

Selasa, 8 Mei 2012 - 08:22

Langgar UU Minerba, Menteri ESDM Digugat!

Jakarta, Seruu.com - Penolakan keras terhadap aturan pemerintah yang mengenakan bea ekspor dan serangkaian aturan baru yang dinilai diskriminatif terhadap para pengusaha tambang mineral nasional dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM 07/2012 terus bergulir.

Meski hingga saat ini pemerintah tidak bergeming, namun tak urung kontroversi dan sejumlah aksi mulai dari pernyataan sikap, kritik terbuka di media  hingga pengerahan seribu pengacara untuk mengadvokasi kapal-kapal petambang digelar oleh para pengusaha tambang mineral, pengamat kebijakan publik hingga politisi di DPR RI.

Tidak hanya itu, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) rencananya akan mengajukan somasi terbuka terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM, Jero Wacik karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Minerba tahun 2009 dan UU no 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Kengototan pemerintah melalui Kementrian ESDM untuk melanjutkan Permen 07/2012 tanpa memperhatikan keluhan dan pertimbangan yang diberikan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini, pengusaha mineral, kepala daerah dan tidak adanya kajian komprehensif serta upaya meminimalisir dampak dari peraturan tersebut kepada industri dan buruh tambang membuat kami terpaksa harus mengajukan somasi tersebut," papar Sarmanto Tambunan, selaku Biro Hukum Apeindo, Selasa (08/5/2012).

Untuk itu rencananya Apemindo akan menggelar konferensi pers bersama dengan politisi, pengamat kebijakan dan sejumlah kepala daerah siang ini terkait persoalan tersebut.

"Kami akan mengajak para politisi, pengamat kebijakan dan sejumlah kepala daerah untuk memberikan pandangan mereka mengenai hal tersebut hari ini," tutur Sarmanto.

Ia juga menegaskan bahwa sebenarnya yang dituntut oleh para pengusaha adalah kejelasan regulasi dan persamaan perlakuan antara pemegang Kontrak Karya dengan pengusaha nasional seperti yang diamanatkan oleh UU Minerba.

"Sejauh ini Pemerintah terkesan hanya mengeluarkan sederet pernyataan yang mengganggu iklim investasi dan menimbulkan keresahan di industri pertambangan nasional saja. Sementara bila memang alasan mereka adalah untuk menciptakan regulasi di pertambangan sesuai amanat UU maka kenapa hal tersebut dijalankan secara timpang dan diskrimatif. Pengusaha Nasional yang notabene baru 5-6 tahun memulai usahanya di negeri ini disikat, sementara pemegang Kontrak Karya yang sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan alam kita terus diberi kemudahan dan keistimewaan, jalankan dong renegoisasi. Kenapa kami harus transparan sementara mereka tidak,?" tegasnya.

Konferensi pers sedianya digelar usai Sholat Dhuhur di Kempinsky Hotel Jakarta. Dalam undangan yang diterima redaksi seruu.com disebutkan yang hadir dalam acara tersebut selain APEMINDO adalah Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, Bupati Morowali Anwar Hafid, Pengamat Pertambangan Kurtubi dan Ketua KNPI Taufan EN Rotorasiko. [musashi]



MOST POPULAR