POST DETAIL

Jumat, 4 Mei 2012 - 18:47

Permen ESDM 07, Pemerasan Berbungkus Nasionalisme!

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah akan melarang ekspor tambang mineral logam. Ke depannya, pengusaha tambang mineral logam tidak boleh mengekspor bijih mineral, kecuali mereka sudah mengajukan rencana pembuatan instalasi pengolahan (smelter) bijih mineral.

Dalam UU No4/2009 tentang Minerba terdapat amanat larangan ekspor bahan baku barang tambang pada tahun 2014 mendatang. Ini dapat diartikan, seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesai diwajibkan membangun smelter di dalam negeri untuk menampung hasil tambang.

Dua tahun menjelang pelaksanaan aturan tersebut, seluruh perusahaan tambang diwajibkan memiliki rencana bisnis (roadmap) untuk pembangunan smelter.

Guna menekan ekspolitasi yang berlebihan sebelum aturan diberlakukan pada 2014 mendatang, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Direktur Eksekutif lembaga konsultan Indosolution Agus Muldya menyatakan larangan ekspor bahan baku tambang dan mineral pada 2014 mendatang yang didahului dengan pajak ekspor pada 14 barang mineral dinilai akan mematikan tambang rakyat.

"Pemerintah seharusnya memperhitungkan potensi pengangguran jika pertambangan tutup, usaha rakyat di sekeliling tambang dan usaha terkait lainnya juga terhenti," kata Agus dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan banyaknya masyarakat dalam kegiatan penambangan sebelum mengeluarkan aturan baru.

"Saya cuma khawatir bisa jadi rakyat yang terusik. Dan ketika merasa aspirasi tak didengarkan, bisa jadi langsung mengamuk. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Akhirnya konflik sosial yang muncul," kata Agus.

Agus mengungkapkan Permen tersebut tidak jelas dan bisa menjadi malapetaka bagi semua. Ia mengatakan, bagi pengusaha walau baru punya izin saja sudah mengeluarkan milliaran biayanya, belum lagi dari cicilan alat-alat berat yang diperlukan dalam penambangan.

Selain itu, lanjutnya, Bupati atau Gubernur yang baru menjabat di daerah penghasil tambang hampir dipastikan rugi jika melaksanakan Permen ESDM no 7 tahun 2012. "Sebab Permen tersebut akan mengebiri penghasilan rutin untuk pendapatan daerah, termasuk tertutupnya peluang usaha dan pekerjaan bagi penduduknya," ujar Agus.

Namun, untuk Gubernur dan Bupati yang akan habis masa tugasnya bisa memanfaatkan Permen ESDM dapat menjadi alat tawar untuk mendapatkan dana pemenangan pemilu kada atau untuk dana pensiunnya.

"Permen ESDM No7 tahun 2012 ini bisa jadi alat pemerasan yang dibungkus nasionalisme. Apalagi jika interpretasi dan implementasi dibiarkan dan tergantung masing-masing daerah, lalu diberlakukan begitu saja tanpa penjelasan dan sosialisasi dan revisi atas masukan stake holder pertambangan. Ini akan sangat berbahaya," ujarnya. [ms]



MOST POPULAR