POST DETAIL

Jumat, 4 Mei 2012 - 11:58

Tuai Protes Keras Dari Pengusaha, Akhirnya Pemerintah Revisi Permen ESDM 07/2012

Jakarta, Seruu.com - Setelah menuai protes keras dari Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) dan Kamar Dagang dan Industri, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi Permen ESDM 07/2012. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta pengusaha tambang mineral jangan panik menghadapi rencana pemerintah yang akan membatasi ekspor mineral mentah untuk 14 jenis logam.

“Para penambang tidak perlu khawatir, yang penting bikin smelter. Kemudian semua kewajiban seperti, pengendalian lingkungan, dilakukan,” ujar Jero di Istana Presiden, kemarin.

Dia mengatakan pengusaha diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah bisa menerima kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM no.7/2012 tentang peningkatan nilai tambah ekspor mineral.   “Peraturan itu untuk mendorong pengusaha membangun smelter. Tidak boleh lagi mengekspor barang tambang mineral (mentah). Mulai 6 Mei 2014, tidak boleh lagi ekspor barang mentah kecuali dia membuat smelter,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa untuk perusahaan yang belum memiliki smelter, masih diperbolehkan mengekspor barang mentah tetapi dikenakan bea keluar. “"Mereka masih punya hak untuk mengespor sampai 2014, tapi memenuhi beberapa kritreria, harus terdaftar dia sebagai eksportir, selama ini kan tidak ada," tandasnya.

Adapun ke-14 mineral yang dilarang ekspor mentah adalah  tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, molybdenum, platinum, bijih besi, pasir besi bauksit, mangan, nikel dan antimol.

Sebelumnya protes keras dilakukan pengusaha terkait rencana pemberlakuan Permen ESDM 07/2012. Pengusaha menilai pemerintah sedang berlaku diskriminatif terhadap para pengusaha nasional jika tetap bersikeras memberlakukan larangan ekspor bahan mineral mentah per 6 Mei 2012.

Pasalnya pemerintah hanya memberikan tenggat kurang dari 3 bulan kepada pengusaha untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter, dimana hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang baru menerapkan pelarangan ekspor dan kewajiban hilirisasi industri pada tahun 2014.

Seperti diketahui 6 Mei merupakan tenggat yang diberikan pemerintah terhadap para pengusaha mineral dala Permen ESDM 07 untuk menjual raw material (ore) yang merupakan hasil tambang yang belum diolah ke luar negeri. Per 6 Mei pula pemerintah melalui Kementrian ESDM mengharuskan pengusaha menjual bahan olahan untuk ekspor dan mewajibkan mereka mengadakan membangun pabrik pengolahan atau menyalurkan bahan mentah untuk diolah di perusahaan pemerintah maupun asing yang sudah memiliki pabrik peningkatan mutu hasil tambang.

"Kami ingin pemerintah jujur, sebenarnya apa motivasi keluarnya Permen ini, untuk kebaikan bersama atau untuk menyingkirkan pengusaha nasional. Kalau itu dianggap berlebihan tolong jelaskan kenapa hanya pemilik IUP dan IPR saja yang dikenai batasan dalam permen sementara pemegang kontrak karya leluasa melakukan apa saja," ujar Ketua Uum Apemindo, Poltak Sitanggang dalam perbincangan dengan seruu.com beberapa waktu lalu.

Bahkan tidak berhenti disitu, Apemindo menyatakan telah menyiapkan 1000 pengacara untuk mengadvokasi para pengusaha tambang yang ditangkapi atau dianggap melanggar hukum bila Permen tersebut tetap dipaksakan. [musashi]


 



MOST POPULAR