POST DETAIL

Jumat, 4 Mei 2012 - 07:36

Asosiasi Pengusaha Gas tetap Lanjutkan Program Pak Wamen

Jakarta, Seruu.Com - Sebelum meninggal Wakil Menteri (Wamen) ESDM alm. Widjajono Partowidagdo pernah  berjanji akan tetap menjalankan program konversi gas meski tanpa dukungan pemerintah sekalipun DPR dengan menggandeng pengusaha swasta. Marsaid adalah salah satu pengusaha gas dari Surabaya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia (APCNGI), dan pernah disebut sebagai pendukung dari program konversi usulan alm. Widjajono.

Marsaid menjelaskan awal mula idenya dan Wamen mengalirkan LNG (Liquified Natural Gas) ke dalam negeri untuk mendukung diversivikasi gas karena sejak tahun 1970 LNG selalu diekspor ke luar negeri dengan sangat murah. Namun ada 3 hal yang menjadi penentu bisa dijalankannya diversifikasi ini. Yaitu penentuan  volume, alokasi dan kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, penentuan harga untuk dalam negeri, dan yang terakhir Rule of the game.

"Ada satu lagi ini yang agak susah, pertamina harus siap dititipin LNG atau CNG, karena lahannya susah dan  mahal jadi swasta belum mampu ke arah sana. Tapi kalau diatas bisa dilakukan maka dalam 2 tahun masalah konversi energi akan selesai", kata Marsaid saat ditemui di Jakarta (2/5/12) kemarin.

Ketua Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia (APCNGI), Dani Praditya menyatakan terhambatnya kerjasama dengan pemerintah untuk diverifikasi gas ini karena banyaknya kepentingan sendiri di pemerintah juga adanya lintas sektoral yang membuat rumit.

"Yang kita jalankan sendiri tanpa pemerintah itu jalan, sedangkan yang kami gagas dengan pemerintah dan lintas sektoral itu nggak jalan. Greget kita disitu", tukasnya.

Selain itu, Dani menambahkan pengusaha gas swasta yang menjadi pioneer dan developer kurang mendapat tanggapan dari pemerintah. Pemerintah justru lebih memilih assign kepada perusahaan negara dengan dana APBN pembangunan infrastruktur, serta skemanya akan dibuat PMP (penyertaan modal pemerintah), yang artinya akan dibantu modal tanpa dihitung bunga.

"Sesuatu yang lintas sektoral itu memang lebih ribet karena mungkin ada ego sektoral dan kepentingan sendiri. Kalau swasta kan cuma lihat untung atau buntung", tegas Dani.

Marsaid menambahkan, selama ini positioning pengusaha gas swasta tidak diperhitungkan oleh pemerintah padahal sudah melakukan corporate system. Memulai investasi sejak 2006 dan menjalankan bisnis ini, dengan anggota 15-20 perusahaan dan di Surabaya telah mempunyai 15 SPBG, dengan 6 station di Jakarta, trailer 200 di seluruh anggota. Itu semua berjalan sendiri tanpa pemerintah.

"Kita mau dikemanain, kita harusnya dibantu sama pemerintah tapi  kenapa kenyataannya nggak?
Kalau dilihat yang sudah berjalan ada kampung rambutan, dan pinang ranti. Itu swasta full tanpa subsidi dan insentif tapi bisa jalan. Kalau swasta bisa kenapa perusahaan negara nggak?", kata Ia.

Dani membeberkan konsep yang sempat disusun bersama alm. Widjajono kemarin, pengusaha gas swasta akan membangun kemitraan antara BUMN, swasta dan pemerintah. Public privat partnership, jadi  apapun yang digagas pemerintah pengusaha gas ini mendukung. Bahkan mereka bersedia diberi policy tapi sayangnya belum tampak keseriusan pemerintah dalam hal ini.

"Dalam hal nggak srius dan tanpa insentif aja kita mau kok. Kita sudah ketemu dirjen migas, kita sebagai supporting ok, tapi pemerintah nggak perlu keluarkan uang sebesar itu. Terbayang kan kalau APBN dipakai, cuma berapa persen nantinya yang dipakai implementasi, jadi mending dialihkan untuk yang lain", tegas Ketua APCNGI ini. [Aini]



MOST POPULAR