POST DETAIL

Rabu, 2 Mei 2012 - 18:09

DPR : Negara Sering Takluk Dibawah Tekanan Kekuatan Asing!

Jakarta, Seruu.com - Industri nasional saat ini berada dalam cengkraman terorisme ekonomi negara asing. Tekanan tinggi dari negara asing membuat industri nasional yang menjadi ciri khas Indonesia kian terabaikan."Negara sering takluk di bawah tekanan kekuatan asing. Disadari atau tidak, kita sering membuat regulasi yang merugikan negara sendiri," kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno dalam diskusi di Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Ia mengatakan, salah satu industri yang terkena imbas dari takluknya legislasi pemerintah dari modal asing adalah industri kretek. Padahal, kata Hendrawan, industri kretek dapat menjadi industri yang mampu menguasai pasar dunia.

Sebagaimana diberitakan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai pertemuan lintas kementerian di Kantor Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa draft RPP Tembakau sudah final, tinggal dibawa ke rapat kabinet sebelum diberlakukan. RPP ini menuai kontroversi sebab dinilai mematikan industri kretek nasional.

"Industri kretek ini, dari hulu sampai hilir, bisa membawa kita maju. Industri rokok kretek memiliki sumbangan ekonomi yang luar biasa dari zaman VOC sampai sekarang. Industri seperti ini kok malah mau dihancurkan. Ini terorisme industri namanya," kata anggota komisi VI DPR RI tersebut.

Draft RPP Tembakau sendiri dinilai tidak adil bagi industri kretek dan sarat akan kepentingan tertentu.

"Industrialisasi, terorisme ekonomi, dan legislasi sangat terkait erat dalam perjalanan industri kretek. Pemerintah seperti air susu dibalas dengan air tuba terhadap industri ini," kata Hendrawan.

Hendrawan menilai, pemaksaan RPP merupakan bentuk terorisme ekonomi. “Kalau negara memaksakan regulasi sementara masyarakat belum bisa menerima, ini bentuk terorisme ekonomi," katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Sumiran mengatakan beberapa pasal dalam RPP masih menjadi persoalan. Antara lain peringatan gambar bahaya merokok ukuran 40% dari luas bungkus dengan lima varian gambar setiap merk, larangan pemberian bahan tambahan pada kandungan rokok sebagai ciri khas kretek, larangan iklan rokok, larangan sponsor acara, kegiatan CSR, dan sebagainya.

"Penerapan gambar sebetulnya tidak sesuai dengan hak berekspresi produk legal. Amerika saja membatalkan rencana tersebut tahun 2011. Kalau Pemerintah memaksakan, itu namanya semena-mena," lanjut Ismanu.

Dikatakan, tren ekspor industri kretek selalu naik. Namun, hambatan terbesar justru datang dari Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai penganjur perdagangan bebas dunia.

Ekspor kretek Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut lumpuh sejak 2009 sampai sekarang. Bahkan, pada 2010, ekspor rokok kretek ke AS nihil.

"Kondisi tersebut membuat industri rokok dalam negeri kehilangan potensi pendapatan di atas US$400 juta pada periode tersebut sampai saat ini. AS padahal menjadi negara tujuan ekspor terpenting Indonesia karena negara ini berkontribusi lebih dari 50% dari total ekspor rokok nasional," kata Ismanu.

Ia menyayangkan pemerintah yang tidak mendukung keberlangsungan industri kretek. "Isu ekspor ini mestinya harus diurus oleh kementerian terkait," ujar Ismanu. [mi/ms]



MOST POPULAR