POST DETAIL

Rabu, 2 Mei 2012 - 16:29

JATAM : Renegoisasi Kontrak Karya Hanya Janji Manis Pemerintah

Jakarta, Seruu.com - Sikap pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang melakukan tarik ulur renegoisasi Kontrak Karya Pertambangan sebagai penerapan UU Minerba tahun 2009 terus menuai kritik. Renegoisasi kontrak karya minyak, gas (Migas) dan pertambangan dinilai hanya sekadar menjadi janji manis dari pemerintah.

Pasalnya meski sudah didengungkan sejak dua tahun lalu tapi hingga kini tidak ada kejelasannya   Siti Maimunah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan pemerintah harus segera merealisasikan renegoisasi yang sudah didengungkan sejak dua tahun lalu.  "Renegoisasi kontrak sudah didengungkan sejak dua tahun lalu tapi tidak ada kejelasannya," kata Maimunah saat dihubungi.
 
Menurut Maimunah, renegoisasi kontrak karya migas harus segera dilakukan karena migas merupakan patokan penentu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).   "Migas agaknya menjadi patokan penetuan APBN. Energi jadi pijakan seluruh sektor," kata Maimunah.
 
Maimunah mengatakan Pemerintah nampaknya tidak serius untuk melakukan renegoisasi kontrak migas dan pertambangan. Buktinya, kata Maimunah, pihaknya sudah menghubungi PT Freeport menanyakan terkait renegoisasi kontrak karya perusahaan Amerika itu dengan pemerintah.
 
"Freeport katakan belum pernah diajak renegoisasi oleh Pemerintah. Ini bukti Pemerintah tidak serius untuk mengurus renegoisasi," kata Maimunah.
 
Menurut Maimunah, selain terus mendengungkan penolakan kenaikan BBM, hendaknya masyarakat juga mendesak pemerintah untuk serius melakukan renegoisasi kontrak karya migas dan pertambangan. "Pengurusan sumber daya alam kita buruk sehingga menimbulkan praktek korupsi," kata Maimunah.

Baru-baru ini pada (18/04/2012), Menko Perekonomian sekaligus ketua Tim Evaluasi KK/PKP2B,  Hatta Radjasa menyatakan bahwa renegosiasi tak bisa dilakukan dengan terburu-buru, karena bagaimanapun pemerintah harus menghormati kontrak awal . Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melanjutkan pembicaraan renegosiasi hingga kini, ‘untuk mencari titik temu dalam rangka keadilan’.

Tapi diperkirakan hal tersebut sulit terwujud mengingat pemerintah tidak akan berani menyalahi aturan-aturan hukum yang ada, seperti UU Penanaman Modal No.25/2007 yang menjadi ‘benteng’ bagi investasi asing di Indonesia dari ‘ancaman’ perubahan kontrak awal atau nasionalisasi.

Belum lagi  paradigma kontrak baru yang termaktub dalam  regulasi industri tambang yang kini berlaku (UU Minerba No.4/2009)  tidak berlaku surut alias tidak mengganggu gugat ‘kesucian kontrak’ sebelum lahirnya UU tersebut. [musashi]

 



MOST POPULAR