POST DETAIL

Rabu, 2 Mei 2012 - 12:35

Apemindo Tuding Penaikan Pajak Ekspor Upaya Pengalihan Isu Kegagalan Renegoisasi Kontrak Karya

Jakarta, Seruu.com - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia menilai pernyataan pemerintah yang ingin menaikan pajak ekspor 14 komoditi tambang mineral dan logam hanyalah pengalihan isu atas kegagalan pemerintah melakukan renegoisasi Kontrak Karya yang dimiliki perusahaan asing di negeri ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang saat dihubungi seruu.com di Jakarta, Selasa (01/5/2012).

"Saya kira itu hanya pengalihan isu dari kegagalan pemerintah untuk melakukan renegoisasi Kontrak Karya dengan perusahaan asing yang sudah puluhan tahun bercokol menguras kekayaan negeri ini dengan hanya memberikan imbalan alakadarnya kepada negara," tutur Poltak.

Ia menilai jika alasan utama pemerintah adalah melindungi kekayaan alam dan bebaskan negeri ini dari penjarahan orang - orang atau investasi asing yang tidak bertanggung jawab, maka target utama dari pemerintah semestinya adalah para pemegang Kontrak Karya itu.

"Coba kita lihat Freeport, INCO, Newmont, dan sederet perusahaan tambang emas, minyak, batubara dan gas yang memegang kontrak karya di negeri ini, mereka itu sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan alam kita dengan imbal balik yang minimal kepada negara, sementara perusahaan nasional dengan bekal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri -red) baru sekitar 6 tahun memulai usaha pertambangan di negeri ini. Mereka yang seharusnya disasar dengan re-negoisasi , kalau perlu mungkin nasionalisasi sesuai amanah Undang-Undang, bukan seperti sekarang," sergah Poltak.

Apemindo, lanjut Poltak sebagai wadah para pengusaha pribumi merasa selama ini justru kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah selalu menekan dan menyudutkan petambang lokal dan bukan menghidupi industri tambang nasional sebagai salah satu cara agar kekayaan alam Indonesia tidak dikeruk dengan semena-mena dan hanya untuk mensejahterakan negara lain.

"Sederet kebijakan yang ada cenderung menganak emaskan para pemegang Kontrak Karya yang jelas-jelas sudah dilindungi dengan super protektif lewat perjanjian Kontrak puluhan tahun dan nyata-nyata menghisap tersebut. Contohnya soal pemurnian hasil tambang lewat Permen ESDM 07 yang jelas-jelas hanya mewajibkan petambang lokal untuk melakukan pemurnian, nah Freeport yang sudah membuat gunung emas Papua menjadi kubangan tailing apa kabarnya,? renegoisasi yang terus dijanjikan itu mana implementasinya. Kok jadi kita, pengusaha pribumi yang jadi sasaran, seolah-olah kita penjahatnya," tandas Poltak.

Seperti diketahui, sikap pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang melakukan tarik ulur re-negoisasi Kontrak Karya Pertambangan sebagai penerapan UU Minerba tahun 2009 ternyata berbanding terbalik dengan langkah pemerintah yang menekan pengusaha nasional pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat dalam Peraturan Menteri ESDM 07 tahun 2012 yang sedianya akan diberlakukan pada 6 Mei 2012 mendatang.

Hal ini membuat wartawan senior Budiarto Shambazy geram. Karenanya dia menyarankan agar rakyat, khususnya para aktivis perubahan, bersama-sama menekan pemerintah agar mau mere-negosiasi kontrak-kontrak minyak dan pertambangan dengan asing. Bahkan, tidak ada salahnya bila rakyat mendesak pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan pertambangan asing seperti yang dilakukan Yugoslavia, Bolivia, dan Venezuela.

"Apa yang dilakukan negara-negara di Amerika Latin, khususnya Bolivia, itu terbukti cukup ampuh. Pada awalnya memang industrialis minyak internasional berusaha melawan. Mereka menggunakan para pejabat tinggi negaranya masing-masing untuk menekan. Mereka juga terus menyebarkan opini, bahwa pemaksaan re-negosiasi apalagi nasionalisasi perusahaan minyak, akan merugikan negara Amerika Latin. Investor luar negeri akan lari, realisasi investasi bakal anjlok, dan negara akhirnya akan bangkrut. Namun pada akhirnya semua itu hanya ilusi dan mitos yang dibarengi dengan getak sambal. Terbukti pada akhirnya mereka datang juga, bahkan memohon untuk melakukan re-negosiasi," tutur Budiarto beberapa waktu lalu. [musashi]
 



MOST POPULAR