POST DETAIL

Senin, 30 April 2012 - 21:59

Kurtubi : Renegoisasi Kontrak Karya Harus Jadi Prioritas Utama

Jakarta, Seruu.com - Pengamat perminyakan, Kurtubi mengatakan untuk memaksimalkan potensi sektor minyak dan gas Indonesia, banyak hal perlu dibenahi. Sedangkan kontrak minyak dan pertambangan selama ini, banyak menguntungkan pihak asing dan harus direnegosiasi.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya bila rakyat mendesak pemerintah menasionalisasi perusahaan minyak dan pertambangan asing, seperti yang dilakukan Yugoslavia, Bolivia, dan Venezuela.

"Penyebabnya, pengelolaan migas nasional yang sangat buruk, bahkan yang terburuk di Asia. Permasalahan ini berakar dari UU No 22/2001 tentang Migas yang sangat berpihak kepada pengusaha asing dan melanggar konstitusi," ungkap Kurtubi di Jakarta, Minggu (29/4) kemarin.

Para ekonom dan pakar peminyakan, lanjut dia, sudah banyak memberi masukan seputar kebijakan energi kepada pemerintah. Namun, pemerintah tidak kunjung mengoreksi berbagai kebijakan energi yang salah dan bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah tampaknya tidak memahami dan sengaja tidak mau mengoreksi kebijakan energi yang keliru.

Kurtubi menjelaskan, ada banyak kepentingan bisnis dan politis di balik bermacam kebijakan energi yang tidak benar itu. Sehingga malah merugikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

"Beberapa tokoh nasional sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena UU Migas jelas bertentangan dengan konstitusi serta menghilangkan kedaulatan negara," tegasnya.

Secara terpisah, President Indonesian Petroleum Association (IPA) Elisabeth Proust mengatakan banyak hal perlu dibenahi untuk memaksimalkan potensi sektor minyak dan gas Indonesia.

Hal tersebut agar dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Kolaborasi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan merupakan kunci penting untuk mengatasi tantangan industri dalam meningkatkan produksi minyak dan gas Indonesia," tutur Elisabeth.
Sebagaimana diberitakan, pada 2011 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 persen. Sektor energi memiliki peranan sangat penting untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan sebagaimana ditargetkan Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, IPA sangat terbuka untuk bekerjasama dan bahu-membahu dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai tujuan bersama.

"Yaitu mendorong industri minyak dan gas agar dapat melakukan investasi eksplorasi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ketersediaan energi Indonesia di masa mendatang," kata Elisabeth.

Bagi Indonesia, sektor minyak dan gas merupakan penggerak utama perekonomian negara, dan juga merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pada 2011, sektor ini menyumbang 7 persen dari PDB Indonesia dan memberikan kontribusi 21 persen dari total pendapatan negara.
Sektor migas juga memberikan lapangan kerja langsung bagi lebih dari 300.000 pekerja Indonesia serta lapangan kerja tidak langsung yang tak terhingga jumlahnya.

Setiap tahun industri minyak dan gas setidaknya menyumbangkan hampir 16 miliar dolar AS, dalam bentuk investasi langsung, ditambah investasi yang disalurkan melalui kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang dilaksanakan dengan ekstensif.

Melalui kegiatan CSR, industri minyak dan gas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan berfokus pada empat pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. [ms]



MOST POPULAR