POST DETAIL

Senin, 30 April 2012 - 21:01

Tetap Laksanakan Permen ESDM 07, Apemindo Nilai Pemerintah Diskriminatif

Jakarta, Seruu.com - Eksekutive Commisioner Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Ruddy Tjanaka menilai pemerintah sedang berlaku diskriminatif terhadap para pengusaha nasional jika tetap bersikeras memberlakukan larangan ekspor bahan mineral mentah per 6 Mei 2012.

Menurut Ruddy, pemberlakuan sepihak aturan yang menuai protes dan keberatan dari para pengusaha minerl nasional tersebut menunjukan pemerintah abai terhadap potensi besar yang dimiliki para pengusaha nasional dan lebih menyukai kehadiran para pengusaha asing yang mengeruk kekayaan alam negeri ini dengan semena-mena.

"Jelas kami merasa diperlakukan diskriminatif dong, bagaimana tidak mereka (asing) sudah puluhan tahun mengeruk emas, minyak dan isi perut bumi kita dan tidak memberikan konstribusi besar terhadap negara dan rakyat tapi tidak diberi sanksi dan justru dimanjakan dengan tenggat waktu hingga 2014 untuk bebas menjual bahan mentah, sementara kami yang notabene baru 6 tahun diberi kesempatan untuk menambang dijadikan kambing hitam, seolah - olah kami perampok negeri," tuturnya, dalam perbincangan dengan seruu.com, Senin (30/4/2012).

Seperti diketahui 6 Mei merupakan tenggat yang diberikan pemerintah terhadap para pengusaha mineral dala Permen ESDM 07 untuk menjual raw material (ore) yang merupakan hasil tambang yang belum diolah ke luar negeri. Per 6 Mei pula pemerintah melalui Kementrian ESDM mengharuskan pengusaha menjual bahan olahan untuk ekspor dan mewajibkan mereka mengadakan membangun pabrik pengolahan atau menyalurkan bahan mentah untuk diolah di perusahaan pemerintah maupun asing yang sudah memiliki pabrik peningkatan mutu hasil tambang.

"Kami ingin pemerintah jujur, sebenarnya apa motivasi keluarnya Permen ini, untuk kebaikan bersama atau untuk menyingkirkan pengusaha nasional. Kalau itu dianggap berlebihan tolong jelaskan kenapa hanya pemilik IUP dan IPR saja yang dikenai batasan dalam permen sementara pemegang kontrak karya leluasa melakukan apa saja," tegasnya.

Menurut Ruddy, pihaknya sudah mengadukan ini ke Komisi VII DPR RI dan mencoba menggugat Permen tersebut melalui mekanisme hukum lewat Mahkamah Agung. "Tapi hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pemerintah mau duduk bersama dan membahas ulang mengenai hal tersebut. Dimana-mana kapal-kapal kami diancam mau ditangkap, ini apa maksudnya, sudah tidak ada ruang dialog dengan anak bangsa sendiri," tukasnya dengan nada bertanya.

Apemindo seminggu lalu dengan tegas mengkampanyekan penolakan terhadap Permen 07 ESDM dan Sosialisasi penerapan Permen 07 berupa ancaman penangkapan kapal-kapal yang berlabuh dan membawa bahan mentah untuk diekspor di pelabuhan Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Organisasi yang memiliki ratusan anggota pegang IUP dan IPR tersebut juga menegaskan akan menggalang seribu advokat untuk membela para pengusaha yang terkena imbas dari Permen 07.

Dalam beberapa kesempatan, Ketua Apemindo, Poltak Sitanggang mengingatkan pemerintah akan ancaman pengangguran yang meluas dan terhentinya pembangunan di daerah akibat penerapan sepihak aturan tersebut. [musashi]

 



MOST POPULAR