POST DETAIL

Sabtu, 21 April 2012 - 17:00

Rawan Penyelewengan, Pembatasan BBM Tak Lazim Dilakukan

Jakarta, Seruu.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik langkah pemerintah yang berencana mengeluarkan kebijakan pengendalian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut YLKI, pada praktiknya di lapangan, langkah tersebut sangat rawan diselewengkan.

Dikatakan oleh pengurus harian YLKI Tulus Abadi, bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu alasan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Tapi kita tahu sendiri semua di negeri ini pengawasannya lemah," kata Tulus dalam acara diskusi Polemik 'BBM Bikin Galau' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/04/2012)

Salah satu solusi yang ditawarkan agar kebijakan itu tidak diselewengkan adalah penggunaan smart card. Namun, dia juga meragukan langkah akan benar-benar efektif.

Menurut Tulus, di Indonesia hal apapun dapat dipalsukan dan dimanipulasi, sehingga dirinya meragukan kalau kebijakan untuk menghemat uang negara itu akan efektif.

"Jadi pembatasan itu adalah hal yang sangat rumit yang sebenarnya tidak lazim dilakukan di semua negara," terangnya.

"Jadi pemerintah itu, karena kenaikan ditolak akhirnya mengambil kebijakan dengan pembatasan yang sangat-sangat sulit dilakukan, dengan berbagai alasan tadi pengawasannya sulit, biayanya mahal, dan potensi penyelwengannya sangat besar, sehingga di negara lain tidak ada serumit ini dalam mengendalika konsumsi BBM," tandasnya. [nurholis]



MOST POPULAR