POST DETAIL

Sabtu, 7 April 2012 - 13:59

Cara Alternatif Hindari Defisit APBN Versi Kwik Kian Gie

Magelang, Seruu.com - Ekonom Kwik Kian Gie mengatakan, ada cara bagi pemerintah untuk menambah dana selain menaikkan harga BBM, jika dalam enam bulan ke depan harga minyak dunia naik 15 persen dari rata-rata Indonesia Crude Oil Price (ICP).

"Pemerintah bisa memilih jalan lain seperti menaikkan pajak, mengurangi (pengeluaran), atau menggunakan sisa anggaran lebih yang tidak mampu diserap," kata Kwik, setelah menghadiri acara peresmian Museum OHD ketiga di Magelang, Kamis lalu.

Kwik mengatakan bahwa proyek-proyek yang ada dari pemerintah itu bisa ditunda namun bukan dibatalkan, seperti apabila proyek tersebut seharusnya berjalan selama enam tahun, bisa diperpanjang menjadi tujuh tahun.

Menurut Kwik, apabila pemerintah memang ingin menambah dana yang ada, sudah seharusnya dikatakan dengan sebenarnya dan tidak menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan jebol.

"Ada banyak pilihan cara, namun pilihan tersebut hanya bisa dibicarakan apabila pemerintah mengatakan alasan yang sesungguhnya dan jangan mengatakan bahwa dengan harga jual BBM sebesar Rp 4.500 tersebut akan membuat APBN jebol," tambah Kwik.

Akan tetapi, lanjut Kwik, pemerintah ingin menaikkan harga BBM tersebut supaya kelebihan uang tunainya lebih besar agar bisa dipergunakan untuk pembiayaan hal-hal yang lebih penting seperti infrastruktur dan lain-lain, dan hal tersebut yang harus dikatakan oleh pemerintah.

Menurut Kwik, seharusnya pemerintah tidak mengatakan bahwa APBN akan jebol apabila subsidi terus diberikan dan apabila pemerintah terus mengatakan hal tersebut maka pernyataan-pernyataan tersebut merupakan hal yang tidak benar.

Kwik menambahkan, apabila pemerintah mengatakan hal yang sesungguhnya, maka akan bisa dilakukan pembicaraan-pembicaraan dan apakah langkah menaikkan harga BBM tersebut merupakan langkah yang benar, atau bisa dipilih jalan lain.

Sementara itu, menurut Kwik, keputusan dari Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengembalikan keputusan terkait dengan penaikan harga BBM itu dengan syarat apabila harga minyak dunia sudah mencapai 15 persen lebih tinggi dari harga asumsi sebesar 105 dolar AS per barel.

"Keputusan tersebut berarti apabila selama enam bulan berturut-turut harga rata-rata minyak dunia mencapai 120,75 dolar AS maka pemerintah bisa menaikkan harga premium bersubsidi tanpa persetujuan DPR," kata Kwik. Menurut Kwik, keputusan tersebut mencerminkan kebingungan pemerintah karena pada saat setelah keputusan tersebut diambil, harga minyak dunia telah mencapai 122 dolar AS per barel, lebih tinggi dari kenaikan sebesar 15 persen dari asumsi pemerintah atau sebesar 120,75 dolar AS per barel.

"Dalam kondisi seperti itu, pemerintah justru mengatakan bahwa menaikkan harga BBM merupakan opsi terakhir, sementara menteri keuangan mengatakan bahwa dana masih tersedia dan tidak ada keterpaksaan," tegas Kwik.

Kwik menambahkan bahwa nota keuangan dari pemerintah itu menyatakan bahwa masih ada kelebihan dana sebesar RP96 triliun apabila harga minyak dunia sebesar 105 dolar?AS per barel.

Namun apabila harga minyak dunia sebesar 120,75 dolar AS wper barel, lanjut Kwik, maka masih akan ada surplus sebesar Rp74 triliun karena minyak dengan harga internasional hanya yang diimpor, sementara yang berasal dari dalam negeri tidak perlu membayar sebesar itu.

"Pemerintah harus mengatakan kepada masyarakat, bahwa dengan harga jual premium bersubsidi saat ini sebesar Rp4.500, pemerintah masih memiliki kelebihan uang tunai meskipun harga minyak dunia sebesar 105 dolar AS ataupun 120,75 dolar AS per barel," kata Kwik.

Pada Sabtu (30/3) lalu Rapat Paripurna Rancangan APBN-P 2012 akhirnya menghasilkan keputusan penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012 dan dengan adanya penambahan penjelasan di ayat 6 huruf a itu, pemerintah bisa menaikkan maupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu.? ?? ?Rapat tersebut berakhir dengan voting yang memilih dua opsi, yaitu opsi pertama tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Sedangkan opsi kedua menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan.

Dalam voting tersebut, sebanyak 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, dan 82 lainnya menyetujui opsi pertama, sementara anggota Fraksi Hanura dan Fraksi PDIP yang berjumlah 93 orang memilih untuk meninggalkan ruang rapat. Dengan hasil voting tersebut kenaikan harga BBM subsidi batal dilaksanakan pada 1 April 2012. [ms]



MOST POPULAR