POST DETAIL

Kamis, 5 April 2012 - 12:43

Transparansi Penetapan ICP Penting Agar Rakyat Tidak Merasa Dibodohi!

Jakarta, Seruu.com - Pemerintah harus transparan dalam menetapkan patokan harga minyak nasional (Indonesia crude price/ICP) untuk meyakinkan masyarakat tentang perlu atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  dinaikkan. Transparansi juga diperlukan untuk menghindari tuduhan miring tentang kebijakan  BBM.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Rabu (4/4), transparansi perhitungan ICP perlu dikawal dalam bulan-bulan ke depan. Pemerintah selama ini  sudah menjabarkan perhitungan ICP melalui website Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. "Tetapi itu perhitungan matangnya. Yang harus diperlihatkan adalah data mentah transaksi minyak mentah Indonesia  hingga menjadi ICP,"  ujar dia.

Secara terpisah, Dirjen Migas  Kementerian ESDM  Evita Legowo membantah rekayasa penghitungan  ICP untuk menjustfikasi penaikan harga  BBM bersubsidi. “Tidak mungkin begitu,” tegas  Evita.

Menurut dia,  pemerintah tidak bisa begitu saja mematok besaran ICP setiap bulan. ICP  dihitung berdasarkan harga 50 jenis minyak yang diproduksi dari lapangan migas di seluruh Indonesia. Dari ke-50 jenis tersebut, delapan di antaranya menjadi acuan perhitungan (benchmark), yaitu jenis Sumatera Light Crude (SLC), Arjuna, Attaka, Cinta, Duri, Widuri, Belida, dan Senipah Condensate. Formula perhitungannya adalah  50% dari patokan harga minyak di Jepang (RIM Intellegence Co) ditambah 50% Platts Singapore.

”Kemudian, harga ke-42 jenis minyak lainnya mengacu  pada harga delapan jenis harga minyak yang menjadi acuan. Contohnya, harga minyak jenis Anoa, yaitu harga minyak Attak ditambah US$ 0,40 per barel. Ke-50 harga minyak tersebut selanjutnya  dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya,”  papar dia.  

Formula perhitungan ICP tersebut, kata Evita,  dievaluasi setiap  enam bulan. Itu sebabnya,  ada kemungkinan formula ICP berubah per  enam bulan. “Untuk formula ICP kali ini memang  belum berubah dari tahun lalu. Pemerintah baru akan mengevaluasi formula ICP pada Juni ini,”  tuturnya.

Menurut Evita, ICP saat ini tinggi karena harga minyak mentah dunia sedang melonjak, meski  belakangan ini  mulai  turun. ICP dalam tiga bulan pertama tahun ini cukup tinggi. Pada Januari, ICP mencapai  US$ 116,91 per barel, Februari US$ 122,17 per barel, dan Maret US$ 128,14 per barel.
Kendati demikian, rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir belum mencapai 15% di atas asumsi US$ 105.
Terhitung sejak Oktober hingga sekarang, rata-rata ICP yaitu US$ 116 per barel atau 11% lebih tinggi dari asumsi. Tahun lalu, ICP Oktober menyentuh US$ 109,25 per barel, November US$ 112,94 per barel, dan Desember US$ 110,7 per barel.  Harga minyak mentah jenis Brent kemarin turun  ke level US$124 per barel  setelah  Bank Sentral  AS, The Fed, memutuskan untuk  tidak lagi mengucurkan dana stimulus. Di pihak lain, Pemerintah Arab Saudi menyatakan akan terus memasok kebutuhan minyak mentah dunia seiring langkah negara lain melepas cadangan minyak strategis mereka.  

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo juga menegaskan, selama ini pemerintah sudah transparan menghitung dan menetapkan ICP.  “ICP itu kan dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang dari harga 50 jenis  minyak nasional. Jadi, apanya yang tidak transparan? Semua orang bisa menghitung sendiri, kok,”  tandas  Widjajono.  

Sebelumnya ICW mempersoalkan  sikap pemerintah yang  tidak transparan dalam membuat kalkulasi konsumsi BBM bersubsidi, termasuk dalam menetapkan ICP, subsidi BBM, dan rencana  penaikan harga  BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Atas dasar itu, ICW akan melaporkan pemerintah ke  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Berdasarkan  hitungan baku ICW yang mengacu Mean Oils Platt Singapure  (harga rata-rata minyak bulanan Singapura)  dan kontrak CP Aramco, harga BBM bersubsidi seharusnya tidak  dinaikkan.  

ICW juga menyimpulkan, jika harga  premium dan solar tidak naik, subsidi yang dikeluarkan pemerintah hanya  Rp 148 triliun, bukan Rp 178 triliun seperti hasil hitung-hitungan  pemerintah.  

Di sisi lain, Yusril Irza Mahendra menganggap  kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah berdasarkan ICP US$ 105 per barel sama saja dengan menganut harga pasar. Patokan mekanisme harga pasar dalam menentukan harga BBM bersubsidi pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu  Pasal 28  Ayat 2 UU  No 22 Tahun 2001 tentang Migas.  

Selain  mempersoalkan ICP, Yusril berniat melakukan judicial review  Pasal 7 Ayat 6a UU APBN-P 2012 yang disepakati  pemerintah dan parlemen  dalam rapat paripurna DPR, akhir Maret lalu, kepada MK.   [ms]
 



MOST POPULAR