POST DETAIL

Selasa, 3 April 2012 - 22:16

Klaim Selalu Untung Tapi Selalu Kekurangan Uang, Ombudsman Minta Pertamina Diaudit

Mataram, Seruu.com - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menginstruksikan audit independen terhadap pengelolaan keuangan PT Pertamina, guna memastikan arah pengelolaan keuangan yang tidak perlu diperdebatkan.

"Mengapa Pertamina mengklaim selalu untung, tetapi juga selalu kekurangan uang, itu yang harus diaudit secara independen. Makanya kami akan sarankan ke pemerintah melalui Presiden," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana, seusai pertemuan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Selasa (3/4).

Pertemuan koordinasi itu merupakan bagian dari sosialisasi rencana pembangunan kantor perwakilan Ombudsman di wilayah NTB, sekaligus menyosialisasikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang disahkan 9 September 2008.

Sebelum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 itu terbit, keberadaan Ombudsman selama delapan tahun hanya dipayungi kekuatan hukum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Thaun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Danang mengaku, sekembalinya dari wilayah NTB, ia akan menyusun naskah berisi saran kepada Presiden untuk melakukan audit independen terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, seperti PT Pertamina.

"Setelah dari sini (NTB) kami akan sampaikan saran kepada Presiden, BUMN seperti PT Pertamina harus bisa "perform" kalau pengelolaan keuangannya terarah, sehingga jika dilakukan audit independen, misalnya oleh BPK maka akan dihasilkan angka-angka yang tidak perlu diperdebatkan lagi," ujarnya.

Dengan demikian, kata Danang, dari angka-angka valid itu maka PT Pertamina dapat melakukan penghematan dan upaya lainnya yang mengarah kepada tindakan efisiensi biaya operasional.

Danang mengakui, hasil audit independen itu dapat dijadikan pintu masuk oleh Ombudsman dalam menyikapi pelayanan publik.  "Kami pun berkewajiban melakukan evaluasi khusus, semisal, investigasi tentang pelayanan publik di BUMN tersebut. Terbuka peluang bagi kami untuk investigasi pelayanan publik itu," ucapnya.

Danang juga mengakui, sementara ini pihaknya lebih banyak menampung aspirasi yang berkaitan dengan sikap pro-kontra kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), atau belum menindaklanjutinya sesuai kewenangan Ombudsman, mengingat hasil sidang Paripurna DPR, 30 Maret 2012, belum berbentuk produk hukum.

Keputusan DPR itu, dianggapnya masih berbentuk produk politik, yang belum diundangkan. Apalagi masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).  "Ombudsman baru akan menyikapi sikap pro-kontra terkait BBM itu jika sudah menjadi produk hukum. Namun, keluhan masyarakat akan terus ditampung," ujarnya. (Ant)



MOST POPULAR