POST DETAIL

Selasa, 3 April 2012 - 21:57

Di DPR, APEMINDO Desak Pencabutan Permen ESDM 07

Jakarta, Seruu.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Poltak Sitanggang menyatakan dengan tegas bahwa Permen 07 tahun 2012 harus dicabut. Dan meminta kepada Komisi VII DPR-RI untuk memanggil menteri ESDM untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk kedepannya.

"Komoditi mineral seperti nikel tidak sama dengan timah yang tidak membutuhkan energi besar dalam industri smelternya. Sementara untuk 1 ton nikel saja, dibutuhkan minimal 60 ribu watt energi" ungkap Poltak kepada Seruu.com setelah rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VII DPR-RI di senayan, Selasa (03/04/2012).

Ditambahkannya, pengusaha mineral siap membuat smelter jika pemerintah memintanya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur utama dalam industri smelter itu sendiri dalam hal ini energi?

"Jika pemerintah belum siap, maka ini akan menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Sementara investasi yang sudah ada dalam industri ini lebih dari $ 6 Milyar dimana anggota kami lebih kurang 300 penambang aktif diseluruh Indonesia, artinya ada sekitar 400-500 ribu tenaga kerja, akan dibawa kemana semua ini?" tandasnya.

Menurutnya sebuat ironi disaat pemerintah menyatakan kurangnya anggaran (APBN) karena naiknya BBM, "Sementara kita melakukan ekspor dan menghasilkan devisa bagi negara justru diminta untuk di hentikan dalam waktu 3 bulan dengan Permen 07 tahun 2012 ini, 'Suddent Death' itu namanya. Saat ini apakah kita, pengusaha mineral nasional ingin dijadikan anak tiri dinegaranya sendiri?," imbuhnya.

Ia juga menegaskan selama ini UU Minerba hanya mengatur soal kontrak karya dimana pemerintah berkontrak dengan swasta asing dengan segala keringanan-keringanan yang sudah mereka terima. "Sementara kami, pengusaha nasional melakukan investasi dengan segala resiko yang kami tanggung sendiri, yang itupun tidak ada kepastian hukumnya. Jadi mari kita duduk bersama dan kita atur kembali peraturan dalam indusri ini" tegas salah satu pemilik perusahaan tambang di Sulawesi tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, hari ini, Komisi VII DPR-RI melakukan RDPU dengan APEMINDO terkait dengan Permen 07 tahun 2012. Dan hasil dari RDPU ini, Komisi VII akan segera mengagendakan pertemuan tripartit antara pengusaha mineral dengan pihak ESDM sebelum masa reses 16 April nanti. (Cesare)



MOST POPULAR